Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan adanya potensi tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkisar antara 15,3 ribu hingga 20,3 ribu pekerja. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha sepanjang kuartal II 2026, seperti dikutip dari Detik Finance.
Kenaikan biaya impor bahan baku, depresiasi nilai tukar rupiah, serta hambatan distribusi global akibat konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama. Sektor manufaktur dinilai menjadi bidang yang paling rentan terhadap gelombang PHK ini.
Proyeksi tersebut tercantum dalam publikasi berjudul 'Badai PHK (Belum) Berlalu'. Laporan ini disusun oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah.
"Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 - 20,3 ribu pekerja. PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7 - 12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3 - 4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3 - 3,6 ribu pekerja," tulis CORE dalam laporannya, dikutip Jumat (29/5/2026).
Estimasi angka tersebut dihitung berdasarkan Tabel Input-Output 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam menyusun proyeksi, CORE memakai beberapa asumsi, termasuk gangguan logistik di Selat Hormuz dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Kami menggunakan Tabel Input-Output tahun 2020 yang dirilis oleh BPS untuk mengestimasi potensi penurunan serapan tenaga kerja di tengah kenaikan biaya impor bahan baku yang tengah dihadapi oleh perusahaan manufaktur," jelas CORE.
"Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2 - 3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku. Nilai tukar terus merosot melebihi Rp 17.400," sambungnya.
Melalui skenario sedang, pabrik manufaktur yang mengalami kenaikan harga bahan baku di atas 1,5% diprediksi memotong output produksi sebesar 0,1%. Sementara pada skenario buruk, pemangkasan produksi diperkirakan menembus 0,15%.
"Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5% ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0.15%, sementara perusahaan manufaktur dengan kenaikan harga input produksi di bawah 1,5%, outputnya diperkirakan akan terpangkas 0,01% sebagaimana skenario sedang," bebernya.
CORE mengingatkan bahwa penambahan angka PHK ini berisiko memperbanyak jumlah pekerja sektor informal di tanah air. Berdasarkan data per Februari 2026, jumlah pekerja informal telah menyentuh 87,74 miIjar jiwa atau merepresentasikan 59,42% dari total tenaga kerja aktif nasional.
"Implikasi adanya potensi tambahan jumlah PHK ini adalah naiknya jumlah angkatan kerja yang menganggur dan/atau naiknya tenaga kerja di sektor informal, yang per Februari 2026 sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau kurang lebih 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia," terang publikasi tersebut.
Situasi ini merefleksikan rapuhnya pasar tenaga kerja formal di Indonesia saat diterpa sentimen negatif eksternal. Sepanjang periode 2021-2025, pertumbuhan tenaga kerja formal hanya berada di angka 0,8%, tertinggal jauh dari sektor informal yang tumbuh 3,2%.
Bahkan pada rentang tahun 2022 hingga 2026, daya serap tenaga kerja formal baru mencapai 73% dari total tambahan pekerja informal. CORE mencatat serapan angkatan kerja baru menjadi pekerja formal pada Februari 2026 merosot tajam menjadi hanya 38 ribu orang.
Volume penyerapan ini anjlok sebesar 86% jika dibandingkan dengan rata-rata periode 2010-2019 maupun periode 2022-2025. CORE menyimpulkan hambatan eksternal bertindak sebagai pemantik, tetapi kondisi ini mempertegas kerapuhan pasar tenaga kerja domestik.
"Faktor eksternal memang menjadi pemantik utama, tetapi data ini juga menunjukkan pasar tenaga kerja di Indonesia telah rapuh sejak lebih dari satu decade terakhir," tutup CORE.
