Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak ekonomi signifikan dengan perputaran uang mencapai Rp1 miliar per bulan pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut pada Kamis (7/5/2026).
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Rawindra Ardiansah mengungkapkan bahwa terdapat 1.084 titik pelayanan gizi yang kini siap menggerakkan roda ekonomi dan menyerap logistik lokal di seluruh Banten.
"Rata-rata kalau dari data per SPPG, perputaran ekonominya mencapai Rp1 miliar per bulan untuk MBG, dan di Provinsi Banten ini ada 1.084 SPPG," kata Rawindra Ardiansah, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten.
Rawindra menambahkan bahwa selain MBG, program prioritas lain seperti Koperasi Merah Putih dan pembangunan perumahan turut mendorong lonjakan konsumsi pemerintah di tingkat daerah.
"Sementara itu, untuk kinerja ekspor neto Banten tercatat sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya meski masih dalam tren positif," ujarnya.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh langkah para pengusaha yang mempercepat jadwal impor atau front loading demi mengamankan ketersediaan bahan baku di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Di sisi lain, implementasi program MBG melalui konsep Satu Kampus Satu Dapur memicu gelombang penolakan dari sejumlah perguruan tinggi besar, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Pihak UI menilai kebijakan penyeragaman dapur terpusat di lingkungan kampus tidak selaras dengan karakteristik mahasiswa sebagai individu dewasa yang memiliki kemandirian penuh dalam urusan nutrisi.
Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyoroti risiko lumpuhnya ekosistem ekonomi warung makan milik masyarakat di sekitar kampus jika program dapur gratis tersebut dipaksakan berjalan secara massal di dalam area universitas.
Menanggapi resistensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi mengenai skema kerja sama infrastruktur yang bertujuan mencapai efisiensi distribusi bagi kelompok masyarakat rentan.
"Satu Kampus Satu Dapur" kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Ketua BGN menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi lebih difokuskan pada pemanfaatan lahan strategis dan pengawasan standar gizi tanpa mengganggu beban kerja akademik dosen maupun staf universitas.
