Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengadakan pertemuan dengan S&P Global Ratings di Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penilaian kredit negara Indonesia.
Proses penilaian Sovereign Credit Rating tersebut menjadi agenda utama dalam diskusi bersama lembaga pemeringkat internasional itu, seperti dilansir dari Detik Finance. Pihak otoritas memaparkan sejumlah perkembangan strategis terkait kondisi penanaman modal dan tata kelola di tanah air.
Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan mengenai dinamika investasi domestik dan Foreign Direct Investment. Selain itu, penataan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan lembaga baru ini turut dipaparkan.
"Kami menyampaikan perkembangan investasi domestik dan FDI, serta peran Danantara dalam memperkuat transformasi BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rosan dikutip dari unggahan Instagram resminya @rosanroeslani, Kamis (4/6/2026).
Langkah pemaparan ini ditujukan untuk membangun sentimen positif di tingkat global. Pihak manajemen menekankan pentingnya stabilitas kebijakan guna menarik minat para pemodal internasional.
"Pemerintah terus menjaga momentum reformasi dan penguatan ekosistem investasi untuk memperkokoh kepercayaan dan optimisme pasar global terhadap prospek ekonomi Indonesia," pungkasnya.
Sebelum agenda tersebut, koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional juga telah berjalan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dirinya telah melakukan pertemuan serupa dengan S&P pada Rabu (3/6/2026).
Fokus pembicaraan dari otoritas keuangan berpusat pada komitmen pengelolaan anggaran negara yang sehat. Pemerintah menargetkan pembatasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
"Kewajiban kita kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi, dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari posisi kita. Utamanya keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3%, dan kita jelaskan cara-cara tahun ini mau ke tahun depan, dan semua termasuk perbaikan kondisi ekonomi kita," ungkap Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
