Bank DBS Indonesia menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026 menjadi 5,1 persen dari target sebelumnya sebesar 5,3 persen akibat peningkatan risiko global. Langkah antisipatif ini diambil di tengah fluktuasi harga energi dunia dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada Kamis (14/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,6 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Capaian tersebut merupakan laju pertumbuhan paling cepat yang dirasakan Indonesia sejak periode kuartal ketiga tahun 2022.
Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, memaparkan bahwa fondasi ekonomi pada awal tahun ini berada di posisi positif berkat dorongan konsumsi domestik dan stimulus fiskal. Belanja negara serta momentum hari besar keagamaan turut memperkuat struktur ekonomi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
"Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah," ujar Radhika.
Pemerintah diprediksi akan terus berupaya menjaga defisit fiskal agar tetap berada di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto melalui efisiensi belanja. Konsistensi kebijakan, termasuk penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai krusial untuk mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas pasar makroekonomi.
Di sisi lain, Head of Research DBS Indonesia, William Simadiputra, menyoroti sektor pengolahan nikel dan infrastruktur sebagai pilar kekuatan ekonomi yang baru. Investasi pada ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan diproyeksikan tetap menjadi magnet utama bagi para penanam modal asing.
"Sektor EV ecosystem, pengolahan nikel, energi terbarukan, dan infrastruktur tetap menjadi pilar kekuatan pertumbuhan. Konsistensi kebijakan hilirisasi akan menjadi magnet utama bagi investor asing di tengah ketidakpastian yang terjadi," ujar William.
Risiko geopolitik di Timur Tengah tetap diwaspadai karena berpotensi mengganggu rantai distribusi dan memicu lonjakan harga minyak hingga 150 dolar AS per barel dalam skenario ekstrem. Kondisi ini menuntut Bank Indonesia untuk lebih fokus pada stabilitas nilai tukar melalui arah kebijakan moneter yang cenderung lebih ketat.
