Kondisi perekonomian Indonesia memicu perbedaan pandangan di kalangan ekonom setelah nilai tukar rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG anjlok pada Juni 2026.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana menilai kemerosotan rupiah, penurunan daya beli masyarakat, dan jatuhnya IHSG menjadi indikator nyata bahwa Indonesia berada dalam fase rawan menuju krisis ekonomi.
Faktor pemicu kondisi tersebut dinilai berasal dari akumulasi ketidakdisiplinan kebijakan fiskal serta moneter selama tiga tahun terakhir, termasuk penggelontoran anggaran untuk program populis tanpa dampak jangka panjang yang jelas.
"Ini memang situasi yang sangat berpotensi untuk memasukkan Indonesia itu ke dalam krisis atau membuat Indonesia itu potensi besar untuk menuju ke krisis ekonomi," kata Yudistira kepada Suara.com, Jumat (5/6/2026).
Yudistira juga menyoroti tergerusnya independensi Bank Indonesia akibat intervensi eksekutif yang kuat terhadap kebijakan moneter sehingga memengaruhi stabilitas rupiah.
"Ya kita sudah merasakan bagaimana pelemahan daya beli, terus kemudian nilai tukar rupiah yang semakin merosot dan sebagainya, ya itu kita sangat sudah melihat dengan jelas IHSG juga merosot," ujarnya.
Di tingkat masyarakat, tekanan ekonomi disebut makin terasa melalui sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta rendahnya tingkat upah minimum jika dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup saat ini.
"Nah, ini sebetulnya adalah akibat dari, akumulasi ya. Ini adalah bentuk akumulasi atas ketidakdisiplinan fiskal maupun moneter," tegasnya.
Pemerintah juga diindikasikan mulai kesulitan mencari sumber pendanaan APBN dan APBD yang terlihat dari munculnya wacana kenaikan pajak UMKM serta tersendatnya transfer dana ke daerah.
"Ya kita harus pahami nih bahwasanya bank sentral di Indonesia itu tugasnya kan adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah ini kan sudah tidak stabil kayak gini. Berarti artinya ya ada yang salah juga dengan dengan lembaga moneter satu itu," tuturnya.
Dampak penurunan daya beli masyarakat ini juga dilaporkan sudah mulai merambah ke berbagai sektor, termasuk transportasi dan konsumsi rumah tangga.
"Krisis ekonominya sudah terlihat. Pekerjaan juga susah, nyari pekerjaan. Ada pun pekerjaan, upahnya juga enggak seberapa, ya maksudnya enggak seberapa itu saya bandingkan dengan biaya hidup," tandasnya.
Sebaliknya, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menyatakan struktur ekonomi nasional saat ini masih kuat menghadapi tekanan global dan jauh dari situasi krisis tahun 1998.
Menurut data yang dihimpun dari ekonomi.republika.co.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, dengan inflasi Mei sebesar 3,08 persen dan cadangan devisa April mencapai 146,2 miliar dolar AS.
"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelas Joshua dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).
Josua menambahkan bahwa fenomena di masyarakat saat ini merupakan perubahan pola konsumsi akibat tekanan harga komoditas tertentu, di mana masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan pendapatan.
“Yang perlu dipahami, kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis,” ujar Josua dalam acara Komunita Economic Talk di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Untuk menjaga kelompok rentan, pemerintah terus memperkuat program perlindungan sosial serta melanjutkan investasi jangka panjang seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," pungkasnya.
