Kondisi fiskal Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan hingga akhir bulan keempat tahun ini. Dikutip dari Suara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 164,4 triliun per 30 April 2026. Angka tersebut setara dengan 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi defisit pada bulan April 2026 ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Maret 2026 yang sempat menembus Rp 240,1 triliun. Defisit anggaran sendiri terjadi akibat realisasi pengeluaran atau Belanja Negara yang lebih besar daripada pemasukan atau Pendapatan Negara.
"Realisasi sampai dengan April 2026, saya pengin lihat yang paling bawah saja tuh. Jadi defisitnya tinggal Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB," kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026) malam.Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menanggapi kritik dari sejumlah ekonom yang memproyeksikan defisit APBN bisa membengkak hingga 3,6 persen pada akhir tahun 2026. Hitungan para analis tersebut didasarkan pada angka defisit Maret sebesar 0,9 persen yang dikalikan empat kuartal.
"Kemarin waktu keluar di bulan maret, 0,93 bulan Maret. Analis atau para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 tiga bulan, kalau pukul rata kan 0,9 kali empat, jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama yang mereka pakai, 0,6 (persen) itu empat bulan, berarti setahun kira-kira 0,6 (persen) x 3 (per kuartal), 1,8 (persen)," beber dia.财务"Tapi itu hitungannya enggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan hitungan ajaib. Kalau cara mereka gue sudah aman secara analis sekarang. Ini belum menari-nari. Tapi keadaan membaik," lanjutnya.Rincian Pendapatan dan Belanja Negara
Hingga akhir April 2026, Pendapatan Negara dilaporkan mencapai Rp 918,4 triliun atau memenuhi 29,1 persen dari target proyeksi APBN. Perolehan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sektor pendapatan ini ditopang oleh Penerimaan Pajak yang menyumbang Rp 646,3 triliun atau 27,4 persen dari outlook. Selain itu, Kepabeanan dan Cukai berkontribusi Rp 100,6 triliun (29,9 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp 171,3 triliun (37,3 persen), serta Penerimaan Hibah sebesar Rp 300 miliar (41,1 persen).
Sementara itu, realisasi Belanja Negara tercatat menyentuh Rp 1.082,8 triliun atau mencapai 28,2 persen dari pagu APBN. Secara tahunan, angka belanja ini tumbuh sebesar 34,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara rinci, alokasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 826 triliun atau 26,2 persen dari proyeksi. Angka ini mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 400,5 triliun (26,5 persen) dan Belanja non-K/L Rp 425,5 triliun (26,0 persen). Adapun dana Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 256,8 triliun atau 37,1 persen.
Di sisi lain, posisi Keseimbangan Primer mencatatkan hasil positif dengan surplus sebesar Rp 28 triliun per April 2026. Kondisi ini berbalik arah dan mengalami penguatan dibandingkan posisi Maret 2026 yang sempat mencatat defisit sebesar Rp 95,8 triliun.
