Massa yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami melakukan aksi pelemparan puluhan ular ke area Pendopo Bupati Indramayu pada Kamis, 7 Mei 2026. Tindakan ini merupakan bentuk protes atas kegagalan massa menemui Bupati Lucky Hakim guna menyampaikan tuntutan terkait buruknya kinerja pemerintah daerah.
Dilansir dari Suara, kericuhan pecah setelah pimpinan daerah tersebut tidak bersedia menemui para demonstran yang telah menunggu di lokasi. Penolakan dari bupati yang juga dikenal sebagai aktor berusia 46 tahun itu memicu kemarahan massa hingga akhirnya melepaskan puluhan ekor ular ke dalam area pendopo.
Aparat kepolisian yang tengah berjaga di lokasi dilaporkan sempat berhamburan untuk menghindari potensi gigitan reptil tersebut. Sebelum mendatangi kantor bupati, kelompok pengunjuk rasa telah terlebih dahulu melakukan aksi orasi di depan Gedung Kejaksaan dan DPRD Indramayu untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para pendemo mengkritik tajam gaya kepemimpinan pemerintah daerah yang dinilai lebih mengutamakan pencitraan dibandingkan hasil kerja nyata. Berbagai sektor krusial seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi dianggap mengalami stagnasi selama masa jabatan berjalan.
"Mendesak Bupati Indramayu untuk berhenti menjadikan pencitraan sebagai topeng kegagalan," demikian unggahan yang hadir di Instagram Indramayuinfo.
Pihak demonstran juga menuntut transparansi data terkait capaian kerja pemerintah daerah secara terbuka kepada masyarakat. Masalah pengangguran menjadi salah satu poin utama yang didesak untuk segera diselesaikan melalui kebijakan yang lebih efektif.
"Mendesak Bupati Indramayu untuk segera mengambil langkah konkret dalam menekan angka pengangguran," katanya.
Persoalan krisis ruang hidup dan pengelolaan sampah yang buruk di Indramayu turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa menilai penumpukan sampah di berbagai titik merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan krisis lingkungan, khususnya persoalan sampah," ucapnya.
Selain menyasar bupati, massa memberikan kritik keras kepada jajaran legislatif yang dinilai abai dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif. DPRD Indramayu dituduh membiarkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat berlarut-larut tanpa adanya solusi nyata.
"Mendesak DPRD Indramayu untuk berhenti menjadi simbol formalitas kekuasaan," demikian keterangan yang hadir.
