Dewan Energi Nasional (DEN) merumuskan enam strategi utama untuk memperkuat ketahanan energi nasional guna menghadapi tantangan distribusi di negara kepulauan serta ketidakpastian geopolitik global pada Selasa (12/6/2026). Rencana ini mencakup modernisasi infrastruktur hingga percepatan transisi ke energi terbarukan.
Strategi pertama difokuskan pada peningkatan keandalan infrastruktur melalui pembangunan kilang, seperti proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang tengah berjalan. Dilansir dari Money, pemerintah juga memprioritaskan proyek Grass Root Refinery (GRR) Kilang Tuban sebagai pilar baru pengolahan minyak bumi.
"Mudah-mudahan Kilang Tuban nanti menjadi satu satunya anchor (proyek andalan) untuk GRR, tapi RDMP sudah dilangsungkan," ujarnya dalam webinar Sarasehan Energi-Transisi Energi di Tengah Disrupsi Geopolitik Global, Selasa (12/6/2026) ujar Satya Widya Yudha, Anggota DEN.
Satya menjelaskan bahwa langkah kedua melibatkan optimalisasi lapangan minyak eksisting dan pemberian insentif fiskal guna memacu investasi migas. Selanjutnya, pemerintah berupaya membentuk cadangan penyangga energi dengan menggandeng pihak swasta untuk mengurangi beban finansial negara.
"Waktu kita berbicara anggaran untuk cadangan penyangga energi, itu memerlukan duit. APBN tidak mungkin mampu, maka kita pikirkan untuk melibatkan swasta," ucap Satya Widya Yudha, Anggota DEN.
Pemerintah juga menargetkan penyaluran subsidi yang lebih akurat melalui transformasi data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah keempat. Upaya ini dibarengi dengan program substitusi elpiji melalui jaringan gas rumah tangga dan penggunaan kompor listrik.
"Kalau kita mau ngomong subsidi tepat sasaran, itu selalu data yang menjadi hambatan. Alhamdulillah pemerintahan Pak Prabowo, mencoba mengkompilasi agar muncul nanti DTSEN ini," kata Satya Widya Yudha, Anggota DEN.
Selain perbaikan data, pemerintah akan mengelola selisih harga energi secara adil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan keberlangsungan badan usaha. Strategi terakhir adalah mendorong payung hukum untuk percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
"Mudah-mudahan nanti dari DPR RI bisa segera menyelesaikan Undang-Undang EBT yang sudah tertunda lama," kata Satya Widya Yudha, Anggota DEN.
