Dewan Ekonomi Nasional Siapkan Skenario Penyesuaian Harga BBM

Dewan Ekonomi Nasional Siapkan Skenario Penyesuaian Harga BBM

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya tekanan fiskal dari lonjakan harga energi global pada Rabu (6/5/2026). Beban subsidi energi saat ini berpotensi melampaui asumsi APBN menyusul memanasnya kondisi geopolitik dunia.

Kenaikan komponen crack spread atau selisih harga minyak mentah dengan produk turunannya menjadi pemicu utama pembengkakan biaya. Sebagaimana dilansir dari Ekonomi, situasi ini menyebabkan kapasitas fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas untuk menahan beban subsidi yang ada.

"Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain," ujar Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Luthfi memproyeksikan penyesuaian harga akan sulit dihindari jika harga minyak mentah acuan Brent bertahan pada level US$120 per barel selama beberapa bulan ke depan. Pemerintah terus memantau pergerakan harga rata-rata komoditas energi tersebut di pasar internasional.

"Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian," sebut Luthfi.

Pihak DEN menegaskan bahwa langkah ini merupakan opsi terakhir demi melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai skenario mitigasi untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas ekonomi nasional secara luas.

"Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress," jelas Luthfi.

Di tengah keterbatasan anggaran, DEN mendorong pemerintah untuk segera melakukan deregulasi guna memperbaiki iklim industri. Langkah tersebut dinilai krusial agar investasi asing langsung (FDI) dapat masuk lebih mudah tanpa terhambat aturan yang berbelit.

"Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, because terlalu banyak persyaratan," tutur Luthfi.

Luthfi juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Transisi menuju energi baru terbarukan dan penggunaan bahan bakar nabati seperti B50 menjadi strategi utama dalam jangka panjang.

"Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor," jelas Luthfi.

Artikel terkait

Rekomendasi