Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu inflasi barang impor yang berdampak langsung pada penurunan daya beli serta kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Penurunan nilai mata uang ini juga menekan anggaran negara untuk alokasi program kesejahteraan sosial di desa.
Dampak depresiasi mata uang tersebut meluas karena Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas penting, mulai dari minyak bumi hingga bahan pangan seperti gandum, kedelai, dan daging sapi. Inflasi akibat kenaikan harga barang impor ini berisiko menggerus Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) akibat membengkaknya pengeluaran rumah tangga di desa, seperti dilansir dari Money.
Kondisi ini mendapat perhatian dari pemerintah di tengah peresmian infrastruktur daerah di Jawa Timur pada Sabtu (16/5/2026). Presiden Republik Indonesia memberikan tanggapan mengenai keterkaitan aktivitas transaksi harian masyarakat dengan mata uang asing tersebut.
"RAKYAT di desa enggak pakai dollar kok,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Sektor perdagangan luar negeri Indonesia juga menghadapi situasi rumit karena pelemahan rupiah terjadi saat kinerja ekspor sedang menurun. Data Kementerian Perdagangan pada Kuartal I-2026 menunjukkan surplus neraca perdagangan mengalami kontraksi sebesar -49,16 persen secara tahunan (y-o-y), yaitu turun menjadi 5.548,6 juta dolar AS dibandingkan periode sama tahun 2025 yang mencapai 10.914,8 juta dolar AS.
Di sektor pasar modal, pelemahan mata uang ini berisiko memicu keluarnya modal asing (capital outflow) karena investor menghindari risiko nilai tukar. Aliran modal keluar tersebut berpotensi menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dapat berdampak sistemik terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, termasuk risiko pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada pekerja asal desa.
Beban finansial negara turut membengkak karena penurunan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri serta subsidi energi. Akibatnya, kemampuan APBN untuk mendanai program kesejahteraan masyarakat desa menjadi berkurang karena dana tersedot untuk belanja wajib dalam denominasi dolar AS.
