Ekonom senior Didik J. Rachbini menilai Indonesia sulit keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada Sabtu (16/5/2026). Kondisi ini terjadi akibat investasi asing dan ekspor nasional yang masih tertinggal jauh dari negara pesaing di Asia Tenggara.
Akselerasi reformasi birokrasi dan deregulasi kini mendesak dilakukan pemerintah demi menciptakan iklim investasi yang kompetitif, sebagaimana dilansir dari Kompas. Langkah strategis tersebut menjadi kunci utama untuk melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
"Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal dan menarik investasi asing secara dinamis," kata Didik J. Rachbini, Ekonom Senior.
Hambatan utama masuknya modal asing ke dalam negeri dipicu oleh lemahnya daya saing dan persoalan birokrasi. Saat ini, rasio foreign direct investment (FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru mencapai 1,8 persen, tertinggal dari Vietnam sebesar 4,2 persen dan Malaysia senilai 3,7 persen.
"Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin sangat lama, bahkan sampai satu hingga dua tahun. Sementara di negara lain hanya perlu hitungan minggu," ujar Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina.
Sektor industri nasional akhirnya gagal menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi akibat lambatnya proses perizinan tersebut. Aturan yang terlalu banyak atau overregulated juga memicu ekonomi biaya tinggi dan menghambat pergerakan investasi.
Rencana pemerintah membentuk satuan tugas deregulasi untuk memangkas aturan dan menyederhanakan perizinan usaha kini mendapatkan dukungan penuh. Kebijakan dari Presiden Prabowo tersebut dinilai sangat rasional secara ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan riil saat ini.
"Gagasan Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan," ucap Didik J. Rachbini, Ekonom Senior.
Keberhasilan industrialisasi cepat di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Singapura, China, dan Vietnam didorong oleh reformasi birokrasi agresif di bawah kendali langsung pemimpin tertinggi. Vietnam bahkan sukses menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi pada kisaran 8 persen melalui pembenahan institusi.
"Kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente," tutur Didik J. Rachbini, Ekonom Senior.
