Pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula digencarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di berbagai sekolah menengah atas pada Selasa (19/5/2026).
Langkah proaktif melalui program Gerakan Aksi Pelayanan On Location atau Gaspol di Batam ini menyasar pelajar SMA dan SMK secara gratis. Upaya tersebut dilakukan demi memenuhi hak identitas kependudukan remaja tepat waktu sekaligus meringankan beban orang tua murid.
Staf Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Batam, Maya, menerangkan mobilitas perekaman ke sekolah-sekolah menghasilkan capaian bervariasi antara 20 hingga 70 siswa per hari di setiap lokasi.
"Tahun ini kita sudah kurang lebih ke 16 sekolah tingkat SMA dan SMK untuk perekaman KTP-el," ujar Maya.
Petugas diterjunkan ke SMK Kartini Batam dan SMA Negeri 18 Batam pada Selasa tersebut, tanpa mengabaikan pelayanan warga yang sakit di rumah sakit. Sekolah yang belum terdata juga diperbolehkan mengajukan surat permohonan secara langsung.
"Ada yang 20, 30, bahkan sampai 70 anak dalam satu hari. Kalau memang belum selesai, nanti kita lanjut lagi besok dan dijadwalkan kembali," kata Maya.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisthy, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kependudukan ini. Penjaringan data siswa dilakukan melalui koordinasi berkala dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau serta kepala sekolah.
"Kami pertama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh data SMA, SMK negeri maupun swasta yang menjadi sasaran pelayanan," kata Adisthy.
Setelah proses selesai, perwakilan sekolah dapat mengambil hasil cetak KTP elektronik di kantor dinas pada hari berikutnya.
"Perekaman akan terus berjalan sehingga memudahkan orang tua. Jadi tidak perlu lagi izin sekolah untuk mengurus KTP-el anaknya," kata Adisthy.
Mekanisme jemput bola terbukti efektif menjangkau wajib KTP pemula yang kesulitan mengurus secara mandiri akibat keterbatasan waktu sekolah.
"Kalau sekolah mengajukan surat, nanti kita masukkan ke daftar pelayanan. Tapi sekarang memang lebih banyak karena kami yang menghubungi langsung sekolah-sekolah," ujar Adisthy.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi menjalankan gerakan serupa yang berfokus pada percepatan KTP-el pemula, penerbitan Kartu Identitas Anak, dan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan. Program perekaman biometrik di SMA, SMK, dan MA sederajat ini dinamakan program Kampus 17 atau Perekaman e-KTP Penduduk Usia 17 Tahun.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda, mengonfirmasi program Kampus 17 rutin digelar setiap Selasa dan Kamis dengan menggandeng Palang Merah Indonesia untuk pemeriksaan golongan darah.
"Pada layanan ini, petugas Disdukcapil melakukan perekaman biometrik secara langsung di sekolah sehingga para pelajar dapat segera memiliki KTP-el saat memasuki usia 17 tahun. Petugas kami yang mendatangi sekolah sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien," ujar Carwinda.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi juga meluncurkan Layanan Kartu Identitas Anak dan Golongan Darah atau Lakiagoda setiap hari Rabu bagi siswa SMP, serta membuka pelayanan berkala di desa dan kelurahan setiap Selasa dan Kamis.
"Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Kami juga berkolaborasi dengan PMI untuk melengkapi data golongan darah pada KIA melalui pemeriksaan golongan darah langsung bagi peserta didik di sekolah," jelas Carwinda.
Penerapan program jemput bola sepanjang tahun 2025 lalu tercatat berkontribusi besar terhadap lonjakan angka penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Bekasi.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama melalui pelayanan dari seluruh lokasi pelayanan Disdukcapil baik dari kantor dinas, unit pelayanan Adminduk di setiap kecamatan, pos pelayanan yang tersebar di beberapa tempat dan berbagai program Disdukcapil lainnya yang melalui skema jemput bola," tandas Carwinda.
