Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikutip dari Detik Travel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan untuk menonaktifkan sementara kegiatan CFD di jalur tersebut.
Masyarakat yang ingin berolahraga disarankan untuk beralih ke area Sudirman–Thamrin sebagai pilihan alternatif pekan ini. Langkah penundaan ini diambil demi mengoptimalkan kesiapan fasilitas di lapangan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa area penutupan jalan di Rasuna Said masih memerlukan sejumlah pembenahan. Evaluasi mendalam dilakukan agar kegiatan ke depan dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan nyaman.
Pemerintah mengagendakan penyelenggaraan kembali CFD Rasuna Said pada Juni 2026. Keputusan tersebut menunggu seluruh proses perbaikan fasilitas penunjang rampung dikerjakan.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa operasional perdana yang berlangsung pada 10 Mei 2026 menyisakan beberapa kendala teknis. Petugas mengidentifikasi sejumlah persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan.Masalah pertama berkaitan dengan infrastruktur jalan yang belum siap di beberapa titik. Sisi barat dan timur koridor Rasuna Said belum dilengkapi dengan fasilitas putaran kendaraan yang memadai, sehingga penyekatan jalur belum berjalan maksimal.
Faktor keamanan jalan juga terhambat oleh kondisi infrastruktur jalur transportasi publik. Pembatas khusus untuk lajur bus Transjakarta belum terpasang secara menyeluruh di sepanjang kawasan tersebut.
Ketertiban area juga terganggu oleh keberadaan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Petugas masih menemukan aktivitas parkir liar di sejumlah lokasi yang seharusnya steril dari kendaraan bermotor.
Sektor perdagangan informal di kawasan tersebut turut memerlukan penataan ulang yang lebih rapi. Area berjualan para pelaku UMKM dilaporkan melebar hingga ke ruang jalan, sehingga memicu kepadatan arus pejalan kaki.
Kondisi lalu lintas di sekitar koridor ikut terpengaruh oleh pembangunan infrastruktur. Adanya pengerjaan proyek jalan di rute alternatif memicu penumpukan kendaraan, sehingga pengalihan arus belum beroperasi secara ideal.
Aspek keselamatan pejalan kaki dan pesepeda juga terpengaruh oleh kontur permukaan jalan. Sisa pembongkaran tiang jalur monorel meninggalkan perbedaan ketinggian permukaan aspal yang dinilai membahayakan publik.
Persoalan terakhir berpusat pada konsentrasi massa di titik keramaian utama. Kepadatan pengunjung di area Plaza Festival memicu sebagian pelari dan pesepeda masuk ke dalam lajur operasional Transjakarta.
Langkah Penyempurnaan Infrastruktur
Pemerintah daerah bergerak cepat untuk merespons seluruh temuan dari hasil pemantauan lapangan tersebut. Syafrin Liputo menerangkan bahwa jajarannya sedang menindaklanjuti poin-poin evaluasi demi persiapan bulan depan.
Program perbaikan mencakup kelengkapan marka jalan, pemasangan separator busway, dan penyediaan titik putar kendaraan. Penataan zonasi bagi pedagang UMKM juga akan diperketat agar tidak mengganggu pergerakan warga yang berolahraga.
Skema manajemen lalu lintas di jalur alternatif akan dirancang ulang untuk mengantisipasi dampak kematan akibat proyek konstruksi. Selain itu, perataan permukaan jalan bekas tiang monorel dan pengaturan kerumunan di Plaza Festival menjadi prioritas kerja.
"Perbaikan fasilitas pendukung dan pengaturan kegiatan masyarakat akan dilakukan agar pelaksanaan HBKB di Rasuna Said berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib," ujar Syafrin.
Pemprov DKI Jakarta menilai koridor Rasuna Said memiliki potensi besar sebagai ruang publik baru yang strategis. Kehadiran jalur ini diharapkan mampu memecah konsentrasi massa yang selama ini berpusat di Sudirman–Thamrin.
Data pemantauan lingkungan menunjukkan indikator positif selama pembatasan kendaraan berlangsung. Kualitas udara di sekitar Rasuna Said terbukti lebih bersih dan emisi gas buang kendaraan tercatat mengalami penurunan signifikan.
Syafrin Liputo juga menambahkan bahwa fungsi penayangan jalur ini efektif dalam meratakan opsi area olahraga warga. Melalui kebijakan ini, distribusi pemanfaatan ruang terbuka hijau di wilayah Ibu Kota dapat berjalan lebih seimbang.
