Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyelaraskan kurikulum pelatihan kerja dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Kantor Bakorwil Malang pada Selasa, 19 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai implementasi Program Kerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi Jawa Timur untuk menghadapi perubahan karakter pasar kerja.
Upaya sinkronisasi dari aspek hulu hingga hilir tersebut dinilai mendesak menyusul adanya ketimpangan serapan tenaga kerja di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini sebenarnya turun menjadi 3,55 persen pada Februari 2026 dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang.
Meski demikian, indeks penambahan tenaga kerja sektor manufaktur pada Maret 2026 berada di bawah 50 persen, tepatnya 48,76 persen, karena perusahaan beralih ke digitalisasi dan otomatisasi tanpa menambah karyawan permanen. Dampaknya, lulusan universitas justru mendominasi kelompok pengangguran tertinggi yang mencapai 6,04 persen.
Pertemuan yang memfokuskan solusi pada sistem pendidikan vokasi ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, KADIN Jawa Timur, perguruan tinggi, serta berbagai perangkat daerah terkait.
Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi dinamika industri memerlukan kerja sama yang kokoh antarsektor.
"Pembangunan SDM vokasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong antara Pemerintah, dunia pendidikan, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri untuk menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja," ujar Asep Kusdinar, Kepala Bakorwil Malang.
Asep Kusdinar menyatakan bahwa penyesuaian kurikulum ini menjadi solusi taktis bagi peningkatan kualitas lulusan lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan vokasi di Jawa Timur. Bakorwil Malang juga berkomitmen mengawal penguatan koordinasi lintas sektor ini secara berkelanjutan.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi kolaboratif yang dapat memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dan siap kerja," kata Asep Kusdinar, Kepala Bakorwil Malang.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM Budi Raharjo memaparkan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini sangat dipengaruhi oleh pergeseran kebutuhan keahlian dan tingginya tuntutan produktivitas.
"Pasar kerja Indonesia tidak sedang stagnan tetapi sedang berubah. Persoalannya bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tetapi perubahan karakter pekerjaan, perubahan kebutuhan skill, dan meningkatnya tuntutan produktivitas di tengah percepatan teknologi dan tekanan global," ucap Budi Raharjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM.
Budi Raharjo menambahkan bahwa kondisi geopolitik dunia yang memicu adaptasi luar biasa pada pasar kerja tahun ini harus direspons dengan sinergi menyeluruh tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing instansi.
"Pasar kerja tahun ini mengalami adaptasi yang luar biasa karena kondisi geopolitik dunia. Kata kuncinya adalah orchestrasi atau kolaborasi seluruh pihak tanpa mengesampingkan kewenangan masing-masing pihak," tutur Budi Raharjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM.
Menurut Budi Raharjo, program kerja dan magang yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) harus berjalan selaras agar lembaga pendidikan tidak sekadar memberikan pemahaman teori.
"Selama ini program kerja dan magang sudah banyak, tinggal bagaimana menyelaraskan kebutuhan industri dengan skill pencari kerja. Pendidikan jangan hanya mengajarkan knowledge, tetapi juga skill dan bagaimana mendukung kebutuhan pencari kerja," kata Budi Raharjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM.
