Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang terindikasi belum melaporkan seluruh hartanya. Langkah pengawasan ini dilaksanakan pada Selasa (5/5/2026) guna memastikan kepatuhan aset dan optimalisasi setoran pajak tahun ini.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, otoritas pajak menargetkan para peserta yang dinilai tidak transparan dalam mengungkap kepemilikan aset maupun komitmen mereka terkait repatriasi dana ke dalam negeri. Penegasan ini disampaikan langsung oleh pimpinan DJP dalam agenda Konferensi APBN KITA.
"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi APBN KITA, Selasa (5/5/2026).
Pemeriksaan mendalam tersebut mencakup evaluasi terhadap janji-janji wajib pajak yang sebelumnya telah berkomitmen untuk menarik kembali aset mereka dari luar negeri ke wilayah Indonesia. DJP berupaya memastikan bahwa data yang dilaporkan dalam surat keterangan sesuai dengan realitas kekayaan yang dimiliki wajib pajak tersebut.
"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS," kata Bimo.
Berdasarkan data yang dihimpun DJP hingga penutupan program pada 30 Juni 2022, tercatat ada 247.918 peserta yang berpartisipasi dengan total 308.059 surat keterangan yang telah diterbitkan. Nilai harta bersih yang dilaporkan dalam program tersebut menyentuh angka Rp 594,82 triliun.
Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari PPS mencapai Rp 61,01 triliun, yang terdiri dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp 512,58 triliun serta deklarasi luar negeri senilai Rp 59,91 triliun. Sementara itu, nilai investasi yang terealisasi secara sah tercatat sebesar Rp 22,34 triliun.
