Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan merespons pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi ekonomi nasional yang mencatatkan pertumbuhan positif namun dibayangi oleh persoalan ketimpangan kesejahteraan masyarakat bawah pada Kamis (21/5/2026).
Data menunjukkan Produk Domestik Bruto Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir dan mencapai 5,11 persen pada 2025, tetapi angka kemiskinan yang turun ke 8,47 persen dinilai lambat penurunannya.
Marwan Cik Asan menyatakan apresiasi terhadap angka statistik tersebut namun mempertanyakan dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan seperti petani dan nelayan.
"Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan," ujar Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
Ketimpangan yang tercermin dari Rasio Gini nasional tercatat berada pada level 0,375 per Maret 2025, yang memperlihatkan konsentrasi ekonomi masih terpusat di kawasan perkotaan besar dan investasi skala padat modal.
"Rakyat kecil masih menghadapi persoalan mendasar seperti harga pangan, akses rumah layak, kesehatan, dan pekerjaan yang layak ," katanya.
Marwan mendorong penerapan model pertumbuhan baru yang padat karya melalui orientasi investasi pada penyerapan tenaga kerja formal, perluasan hilirisasi ke sektor rakyat, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia.
"Keberhasilan investasi jangan hanya diukur dari nilai investasinya, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, penguatan kualitas manusia merupakan aspek fundamental bagi negara untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah.
"Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu memiliki satu kesamaan, mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusianya," kata Marwan.
Dalam pidato sebelumnya di Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya terhadap anomali data kemiskinan yang justru meningkat di tengah akumulasi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun, selama 7 tahun kali 5 persen, 35 persen pertumbuhan kita. Harusnya kita tambah kaya 35 persen, tapi apa yang terjadi?" ujarnya Prabowo Subianto, Presiden RI.
Prabowo menambahkan adanya disparitas data di mana angka masyarakat miskin justru mengalami kenaikan persentase.
"7 tahun kali 5 persen 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen ke 49 persen. 3 persen naiknya," sambung Prabowo Subianto, Presiden RI.
Presiden kemudian melemparkan pertanyaan terbuka kepada peserta rapat mengenai fenomena penurunan kelas menengah di tengah pertumbuhan PDB.
"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?" tanyanya Prabowo Subianto, Presiden RI.
Persoalan tata kelola juga dibahas dalam diskusi Forum Staf Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, di mana pengamat Shoim Haris menyoroti kompleksitas sistem atau entropi politik yang menghambat optimalisasi potensi nasional.
"Terjadilah korupsi yang sistemik, polarisasi yang menguras energi, biaya transaksi yang membebani rakyat kecil. Kesadaran kolektif terfragmentasi," ujar Shoim Haris, Pengamat.
Shoim menilai tumpang tindih regulasi dan ketidakkonsistenan kebijakan membuat Indonesia tertinggal dari negara lain seperti Vietnam yang berhasil mereformasi birokrasinya.
"Tidak ada visi bersama yang membakar semangat. Evolusinya lambat, dari reformasi setengah hati hingga program pembangunan yang mandek di tengah jalan," katanya.
Ia membandingkan efektivitas kebijakan pembangunan nasional dengan akselerasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam.
"Vietnam belajar cepat dari kegagalan perang, dari perubahan global, dan dari kesuksesan negara lain. Hasilnya Vietnam melompat, sementara Indonesia berjalan di tempat," ujarnya.
Ketua Umum FOSTA Nur Wahyu Satrio Wibowo menambahkan perlunya kesadaran kolektif dari generasi muda politik untuk menghadapi kendala sistemik tersebut.
"Kalau generasi FOSTA tidak memiliki kesadaran, berarti membiarkan kekacauan menang," pungkas Nur Wahyu Satrio Wibowo, Ketua Umum FOSTA.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis media Bernas, Rasio Gini Indonesia berada di angka 0,379 pada September 2025, sementara pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 berada di level 5,08 persen.
Kementerian Sosial merancang lima strategi komprehensif untuk mengatasi kesenjangan ini, yang meliputi penguatan program perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, optimalisasi teknologi digital, serta sinergi multi-pihak.
