Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta masyarakat tidak menyikapi fluktuasi kurs secara berlebihan guna menghindari kepanikan yang dapat memperburuk sentimen pasar modal. Imbauan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa (19/5/2026) menyusul terjadinya tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seperti yang dilansir dari Nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai situasi mata uang domestik. Menurutnya, pesan utama dari kepala negara adalah krusialnya memelihara ketenangan publik di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global.
"Yang ingin disampaikan Presiden adalah masyarakat tidak perlu panik berlebihan setiap kali melihat nilai tukar bergerak. Bukan berarti pelemahan Rupiah dianggap tidak penting atau disepelekan," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Langkah menjaga ketenangan publik dinilai sangat penting agar tidak timbul respons berlebihan yang justru merugikan perekonomian nasional. Misbakhun mengumpamakan situasi gejolak mata uang ini seperti navigasi kapal saat menghadapi cuaca buruk di laut.
"Kalau ada gelombang besar, tentu nahkoda harus bekerja serius menjaga arah kapal. Tetapi penumpang juga tidak perlu panik seolah kapal akan tenggelam," ujarnya.
Parlemen menegaskan komitmennya dalam memitigasi dampak fluktuasi nilai tukar ini, terutama yang berpotensi memengaruhi harga komoditas energi, pangan impor, dan sektor industri. Guna mengantisipasi dampak tersebut, Komisi XI DPR RI mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan.
"Di belakang layar, pembahasan mengenai stabilitas Rupiah dan langkah-langkah penguatannya terus dilakukan secara intens. Pemerintah dan DPR tidak diam," kata Misbakhun.
Koordinasi antarlembaga dan otoritas ekonomi ini diharapkan dapat segera memulihkan kepercayaan pelaku pasar. DPR memproyeksikan sentimen positif akan mulai terbentuk kembali dalam waktu dekat.
"Saya yakin pasar akan mulai melihat arah perbaikannya. Yang penting sekarang konsistensi kebijakan dijaga dan kepercayaan publik tidak boleh goyah," pungkasnya.
