Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi guna mencegah dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat luas pada Jumat (15/5/2026). Hal ini dilakukan demi melindungi daya beli warga dari lonjakan biaya produksi barang.
Kekhawatiran terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari muncul seiring dengan melemahnya kurs rupiah yang berpotensi membebani sektor industri. Dilansir dari Money, stabilitas nilai tukar dianggap krusial agar gejolak ekonomi global tidak langsung memukul masyarakat menengah ke bawah.
"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," jelas Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Misbakhun menekankan agar Bank Indonesia mengambil peran proaktif dalam menjaga kepercayaan pasar demi mencegah keluarnya modal dari dalam negeri. Komunikasi kebijakan dari otoritas moneter harus dilakukan secara transparan untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha nasional.
"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," jelas Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) turut disoroti sebagai instrumen fiskal penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Selain itu, pemberian relaksasi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor diperlukan agar beban biaya tidak dialihkan ke harga jual produk.
"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Di tengah tantangan kurs tersebut, data kuartal I-2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di angka 5,61 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung utama pertumbuhan tersebut.
“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Secara terperinci, konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 persen, diikuti sektor investasi sebesar 1,79 persen, dan belanja pemerintah senilai 1,26 persen. Struktur pertumbuhan ini dihitung berdasarkan kontribusi setiap komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah saat ini terus melakukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.
