Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Eric Hermawan meminta pemerintah dan otoritas moneter segera memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah memengaruhi usaha ekonomi masyarakat pada Minggu (17/5/2026).
Lonjakan harga kedelai domestik di atas harga internasional kini membuat para perajin tahu dan tempe di tingkat akar rumput mulai kelabakan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencetak rekor paling lemah ke level Rp17.600 per Jumat (15/5/2026) akibat tekanan eksternal eskalasi geopolitik Timur Tengah dan persepsi risiko fiskal domestik.
Depresiasi ini dipastikan mendongkrak biaya produksi karena struktur industri nasional masih memiliki ketergantungan bahan baku impor hingga 70 persen di sektor kimia, tekstil, elektronik, dan farmasi.
"Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional," kata Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Eric menjelaskan bahwa lonjakan biaya modal dan bahan baku akibat depresiasi rupiah memicu dilema bagi para produsen di dalam negeri.
"Kita sedang menghadapi ancaman imported inflation yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit: Mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga," ujar Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Meskipun memuji tujuh langkah taktis Bank Indonesia termasuk intervensi pasar valas, Eric menggarisbawahi perlunya sinergi fiskal agresif dari Kementerian Keuangan untuk kesinambungan jangka pendek.
Pemerintah didorong mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta memanfaatkan anggaran darurat untuk subsidi logistik pangan.
Langkah pengawasan rantai pasok impor juga didesak untuk memitigasi anomali asimetri harga pada tata niaga komoditas seperti kedelai yang merugikan pelaku UMKM.
"Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Di tengah postur belanja APBN 2026 yang diakomodasikan untuk berbagai kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Polri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum pemerintah wajib menjaga ruang fiskal yang sehat," jelas Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Eric menambahkan bahwa kesehatan ruang fiskal krusial agar APBN dapat berfungsi optimal dalam mencegah rasionalisasi tenaga kerja atau penurunan daya beli.
"Hal ini penting agar APBN tetap mampu berfungsi efektif sebagai peredam kejut (shock absorber) demi mencegah terjadinya rasionalisasi tenaga kerja atau pelemahan daya beli masyarakat akibat depresiasi yang berkepanjangan," kata Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Adapun bauran tujuh langkah penguatan nilai tukar dari Bank Indonesia sendiri telah disiapkan sejak kurs menyentuh Rp17.424 per 5 Mei 2026.
Otoritas moneter mengintervensi pasar valuta asing, menarik modal asing lewat Sekuritas Rupiah BI, membeli SBN, meningkatkan likuiditas perbankan, memperketat aturan pembelian dolar, memberi fleksibilitas intervensi global, hingga memperkuat pengawasan korporasi.
"Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang kami lihat aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana," kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.
