Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rencana pemanggilan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini menyusul terpuruknya nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp17.500 per dolar AS yang menjadi rekor terendah sejarah.
Pelemahan mata uang Garuda ini memicu respons cepat dari parlemen untuk menuntut langkah antisipasi konkret dari pemerintah. Berdasarkan data perdagangan yang dilansir dari Finansial, rupiah sempat dibuka merosot ke level Rp17.503 pada Selasa siang pukul 11.26 WIB.
"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar Puan, Ketua Umum DPR RI.
Legislator menjadwalkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada persidangan mendatang. Fokus utama pembahasan akan diarahkan pada penguatan APBN 2027 di tengah meluasnya dampak konflik global.
"Dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," imbuh Puan.
Penegasan mengenai pentingnya ketepatan kebijakan diambil agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. DPR menekankan bahwa koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat krusial dalam menghadapi tekanan ekonomi hingga beberapa tahun ke depan.
"Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027," pungkas Puan.
Kondisi pasar menunjukkan tekanan berat sejak sesi pembukaan perdagangan Selasa pagi yang sempat melemah 0,48 persen ke posisi Rp17.498. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat ke level 98,11 seiring meningkatnya risiko geopolitik global.
Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mencatat bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi motor utama penguatan dolar. Penolakan proposal perdamaian oleh pihak AS menyebabkan pasar khawatir atas penutupan jalur perdagangan di Selat Hormuz.
"Komentar tersebut meningkatkan risiko geopolitik. Fokus pasar tetap tertuju pada Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak konflik dimulai," kata Ibrahim.
