Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menginvestigasi dugaan kebocoran pendapatan parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/5/2026). Penyelidikan ini dilakukan menyusul sikap pengelola parkir yang dinilai tidak kooperatif dalam membuka dokumen keuangan yang diperlukan untuk pencocokan data omzet.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengungkapkan hambatan yang dihadapi pihaknya saat meminta transparansi data dari pihak pengelola. Dilansir dari Megapolitan, data laporan keuangan dan mutasi rekening belum diserahkan secara utuh oleh perusahaan terkait.
"Kami meminta dalam rapat seperti laporan keuangan, meraca, mutasi rekening, mereka enggak ada etika baik untuk memberikan data-data itu, termasuk denah lahan terhadap jumlah parkir mobil. Itu juga tidak diberikan," ujar Jupiter, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Aliran pengelolaan parkir di kawasan tersebut melibatkan beberapa entitas bisnis yang saling terikat kontrak. Jupiter menjelaskan bahwa aset milik Perumda Pasar Jaya itu dikerjasamakan dengan PT Melawai Jaya Realty, yang kemudian diteruskan kepada PT Karya Utama Perdana (KUP) sebelum akhirnya dikelola oleh Best Parking.
"Jadi Pasar Jaya kontrak dengan PT Malawai. PT Malawai kemudian memberikan PKS (perjanjian kerja sama) lagi ke PT Karya Utama Perdana, anak perusahaan PT Malawai," kata Jupiter.
Pansus menekankan pentingnya keterlibatan vendor dalam memastikan mekanisme pembayaran pajak kepada Badan Pendapatan Daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Struktur organisasi dan rantai kontrak ini menjadi fokus utama dalam menelusuri tanggung jawab penyetoran pajak.
"KUP kemudian memberikan pengelolaan khusus menurut parkir, itu dikelola oleh Best Parking. Artinya ada keterkaitan vendor dengan PT KUP dan PT Malawai. Karena mereka yang mengatur mekanisme dalam pembayaran pajak parkir kepada Badan Pendapatan Daerah," sambung Jupiter.
Permintaan dokumen yang mencakup neraca perusahaan hingga kapasitas kendaraan bertujuan untuk memvalidasi porsi pendapatan daerah. Pansus ingin memastikan bahwa sepuluh persen dari uang yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas pemerintah provinsi.
"Dalam rangka kami meminta untuk transparansi terhadap pembayaran pajak terhadap Badan Pendapatan Daerah, terhadap PAD kita, bahwa uang yang sudah dibayarkan parkir ini adalah uang masyarakat yang sudah dititipkan untuk dibayarkan 10 persen ke PAD," ujar Jupiter.
Hingga saat ini, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan penahanan dokumen-dokumen penting tersebut. Kondisi ini membuat legislatif kesulitan memverifikasi apakah setoran pajak sudah sesuai dengan realitas penggunaan lahan di lapangan.
"Dia tidak menyampaikan alasan sih. Jadi sampai sekarang mereka enggak ngasih data itu," kata Jupiter.
Ketidakterbukaan data transaksi dan bukti pembayaran pajak ini dinilai Jupiter sebagai kendala utama dalam melacak aliran dana parkir masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanpa dokumen tersebut, transparansi pengelolaan aset daerah tidak dapat tercapai.
"Iya. Sampai sekarang menguap kemana kita belum tahu. Karena mereka nggak kooperatif untuk memberikan data tersebut yang kami minta," ujar Jupiter.
Legislator tersebut berpendapat bahwa persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat jika perusahaan bersedia menunjukkan bukti pembayaran pajak secara terbuka. Sinkronisasi data antara omzet harian dengan setoran PAD adalah kunci utama penyelesaian investigasi ini.
"Kalau misalnya, ini kan simpel ya, sederhana sebetulnya. Ketika mereka menyampaikan data yang kami minta, kan di situ kelihatan semua omsetnya berapa, dikali 10 persen untuk bayar pajaknya. Jumlahnya berapa. Kami juga meminta bukti pembayaran pajaknya berapa? Itu juga tidak diberikan," kata Jupiter.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mencatat potensi pendapatan parkir di Blok M mencapai Rp100 juta per hari atau lebih dari Rp3 miliar per bulan. Namun, terdapat dugaan kerugian negara mencapai Rp50 miliar selama 15 tahun terakhir karena setoran yang masuk tidak mencapai 60 persen dari proyeksi omzet sebenarnya.
