Dua komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Senin (11/5/2026) untuk membahas rencana pembangunan Kantor Badan Penghubung dan tata kelola wisata hutan. Kunjungan ini bertujuan menyelaraskan program daerah dengan perkembangan infrastruktur tahap kedua di kawasan IKN.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Nur Saadah, menyoroti kesiapan operasional serta penganggaran bagi fasilitas perwakilan daerah di lokasi tersebut. Ia mencermati bahwa aktivitas perkantoran dan berbagai sarana pendukung mulai terlihat di lokasi pembangunan.
"Di IKN sudah ada pembangunan dan aktivitas kegiatan perkantoran. Kehadiran kami di sini terkait program pembangunan di Jateng, khususnya mengenai Banhub Provinsi Jateng di Kaltim, bagaimana operasionalnya, perencanaannya, infrastruktur, sarana dan prasarananya. Apakah sudah termasuk dalam perencanaan Otorita IKN atau belum. Kami juga ingin mengetahui bagaimana penganggaran pembangunan Banhub di IKN," ujarnya.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menjelaskan bahwa fokus pembangunan saat ini telah bergeser ke kawasan legislatif dan yudikatif. Skema pendanaan kini juga mulai melibatkan sektor swasta guna menopang keterbatasan APBN.
"Aspek pendanaan tahap kedua tidak seluruhnya berasal dari APBN tapi juga melibatkan investor. Di tengah efisiensi anggaran, kami saat ini mengutamakan pembangunan gedung-gedung legislatif," jelasnya.
Mengenai target jangka panjang, pemerintah berambisi menjadikan IKN sebagai pusat politik nasional pada dua tahun mendatang. Pejabat Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menyebutkan bahwa prioritas pembangunan saat ini mencakup perkantoran lembaga negara.
"Mungkin memang ada sedikit keterlambatan tapi target utama kami adalah kawasan yudikatif dan legislatif dapat terbangun pada 2028. Karena efisiensi, yang diprioritaskan lebih dahulu adalah pembangunan kantornya, sedangkan hunian bisa menyusul di tahun berikutnya," kata Sudiro.
Terkait alokasi lahan bagi kantor daerah, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, mengungkapkan telah disediakan lahan khusus seluas 1,2 hektare. Area ini akan digunakan secara kolektif oleh seluruh provinsi di Indonesia.
"Di kawasan tersebut nantinya akan dibangun dua massa bangunan setinggi 14 lantai yang diperuntukkan bagi seluruh provinsi sebagai Kantor Banhub," ujarnya.
Di sisi lain, Komisi B DPRD Jateng yang dipimpin Sri Hartini mendalami aspek pelestarian lingkungan dan potensi pariwisata internasional. Pihaknya berupaya mempelajari metode pemulihan hutan yang diterapkan di lahan bekas industri seluas 252.000 hektare tersebut.
"Kebetulan kami juga sedang menggagas sebuah raperda tentang penanganan lahan kritis. Kami ingin mengetahui bagaimana Otorita IKN memulihkan hutan yang pohonnya tertebang akibat proses pembangunan," ujar Sri Hartini.
Asisten Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursathyasto, menanggapi dengan memaparkan batasan pembangunan fisik di lahan IKN. Ia menekankan bahwa mayoritas area daratan akan tetap dipertahankan sebagai ruang hijau.
"Saat ini yang kita bangun baru sekitar 1.000 hektare. Dari total luas daratan yang ada, kami hanya boleh membangun 35% dari total lahan," jelas Bimo.
Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi, menambahkan bahwa pengembangan wilayah tersebut akan mengedepankan konsep wisata kebugaran dan edukasi lingkungan. Pihaknya juga telah mulai menyiapkan sumber daya manusia dari warga lokal.
"Saat ini kami juga sudah menyertifikasi 20 masyarakat lokal menjadi pemandu wisata yang telah kami beri pelatihan," ungkap Muhsin.
Rencana pembangunan ini terus berjalan seiring dengan komitmen Otorita IKN untuk melakukan penanaman pohon rutin setiap dua minggu sekali. Investor dijadwalkan akan mulai merealisasikan pembangunan fisik pada semester kedua tahun 2026.
