DPRD Jember Proses Pelanggaran Etik Anggota Merokok Saat Rapat

DPRD Jember Proses Pelanggaran Etik Anggota Merokok Saat Rapat

Badan Kehormatan DPRD Jember menjadwalkan proses pemeriksaan terhadap Achmad Syahri Assidiqi terkait tindakan tidak etis merokok dan bermain ponsel saat rapat pada Senin, 11 Mei 2026. Insiden tersebut menjadi sorotan setelah video aktivitas anggota Fraksi Gerindra itu viral di media sosial saat pembahasan isu kesehatan.

Peristiwa ini berlangsung di ruang Badan Musyawarah saat Komisi D sedang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penanganan stunting dan campak. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Suara, rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, hingga pihak BPJS Kesehatan.

Achmad Syahri Assidiqi merupakan legislator periode 2024-2029 yang memperoleh 12.102 suara pada pemilihan legislatif lalu. Sosok yang akrab disapa Ra Syahri ini tercatat sebagai putra sulung dari mantan anggota DPR RI, Achmad Fadil Muzakki Syah.

Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua DPC Gerindra Jember, Ahmad Halim, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas perilaku anggotanya tersebut. Pihaknya memastikan akan ada konsekuensi disiplin baik secara kelembagaan maupun internal organisasi partai.

"Kami atas nama pimpinan DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD," ujar Halim.

Penegasan mengenai sanksi berlapis juga disampaikan oleh pimpinan dewan untuk menjaga wibawa institusi legislatif di mata masyarakat. Halim menambahkan bahwa Fraksi Gerindra akan memberikan tindakan tegas secara mandiri di luar proses resmi yang berjalan di Badan Kehormatan.

"Tidak hanya sanksi dari DPRD, namun partai juga akan memberikan sanksi disiplin karena anggota dewan tersebut merupakan anggota fraksi kami dari Partai Gerindra," ujar Halim.

Hingga saat ini, Partai Gerindra berkomitmen untuk mendisiplinkan anggotanya guna menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat. Penanganan kasus ini akan dilanjutkan melalui mekanisme internal dewan untuk menentukan tingkat pelanggaran etika yang terjadi.

Artikel terkait

Rekomendasi