Pemerintah menyiapkan instrumen baru berupa Dokumen Sumber Informasi (DSI) di bawah Danantara dan kebijakan B50 untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah pada kuartal II 2026. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya tekanan terhadap mata uang nasional akibat tingginya kebutuhan dolar AS di dalam negeri.
Dilansir dari kompas.com pada Selasa (2/6/2026), kondisi ekonomi domestik saat ini masih menunjukkan adanya pertumbuhan, konsumsi yang terjaga, serta inflasi terkendali. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan BI Rate menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase pertahanan yang membutuhkan biaya tinggi.
Tekanan terhadap mata uang garuda tidak hanya bersumber dari sektor moneter, melainkan dipicu oleh persoalan struktural. Sektor penekan tersebut mencakup impor energi yang tinggi, pelaksanaan repatriasi keuntungan, pembayaran utang valuta asing (valas), hingga belum optimalnya pengelolaan devisa hasil ekspor.
Kehadiran DSI di bawah Danantara pada Juni 2026 ditujukan untuk mengawasi devisa dari komoditas strategis seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy agar tertahan di dalam negeri. Instrumen ini memperkuat transparansi guna mencegah potensi kebocoran nilai ekspor melalui praktik under-invoicing maupun transfer pricing tanpa mematikan efisiensi perdagangan.
Sementara itu, rencana penerapan kebijakan B50 pada Juli 2026 difokuskan untuk menekan permintaan dolar AS dari sektor energi dengan meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit. Kebijakan ini berfungsi sebagai tameng strategis di tengah risiko lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Implementasi B50 tersebut masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan pasokan minyak sawit mentah (CPO) yang besar, kesiapan infrastruktur distribusi, konsistensi kualitas teknis, serta skema pembiayaan agar tidak membebani fiskal negara. Penghematan devisa dari pengurangan impor solar harus dihitung secara cermat terhadap potensi kehilangan nilai ekspor sawit.
