Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta yang bertujuan menghemat energi dinilai belum tentu efektif. Kebijakan ini memicu perdebatan mengenai kepastian data penghematan energi dibandingkan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Tadjudin Noor Effendi, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa potensi pengurangan energi secara masif masih diragukan tanpa adanya perhitungan yang presisi. Ia menyoroti bahwa penggunaan energi hanya berpindah lokasi dari kantor ke lingkungan rumah tinggal para pekerja.
"Apakah bisa mengurangi secara besar? Saya kira tidak begitu besar. Akhirnya di rumah mereka juga pakai listrik, sama saja," ujar Tadjudin Noor Effendi, Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada.
Pemerintah diharapkan dapat menyajikan data perbandingan yang mendalam mengenai total dana yang berhasil dipangkas selama penerapan kebijakan ini. Tadjudin menekankan pentingnya mempertimbangkan lonjakan biaya utilitas yang harus ditanggung secara mandiri oleh setiap pegawai saat berada di rumah.
"Kalau dibilang efisien, ya harus jelas berapa dana yang bisa dihemat dengan mereka bekerja dari rumah hari Jumat. Dan juga harus dihitung biaya listrik di rumah yang naik," tegas Tadjudin Noor Effendi, Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada.
Seorang ASN bernama Kiky menceritakan pengalamannya dalam mengubah pola transportasi dari Cibubur ke Cipinang yang biasanya menghabiskan biaya harian Rp 12.500 hingga Rp 50.000. Meski biaya perjalanan berkurang drastis, tagihan listrik di rumahnya melonjak dari kisaran Rp 400.000 menjadi Rp 500.000 per bulan.
"Kalau di rumah aku daya listriknya 1.200 kWh. Biasanya sih sebelum WFH tagihan sekitar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan, tapi pas WFH bisa naik jadi sekitar Rp 500.000 per bulan," ungkap Kiky, ASN.
Di sisi lain, Sabila Malia yang bekerja di sektor swasta mengeluhkan kenaikan konsumsi data internet yang cukup signifikan. Tanpa fasilitas Wi-Fi di kediamannya, kuota 40 GB yang biasanya cukup untuk satu bulan menjadi lebih cepat habis akibat tuntutan pekerjaan jarak jauh.
"Untuk paket internet jadi lebih lumayan boros, karena kebetulan rumahku enggak pakai WIFI, jadi pakai paket data dari handpone atau hotspot," kata Sabila Malia, Pekerja Swasta.
Rista Zwestika selaku perencana keuangan mengonfirmasi adanya fenomena pergeseran pengeluaran dari biaya transportasi dan makan di luar menjadi beban operasional rumah tangga. Namun, ia menyarankan agar pekerja tetap disiplin dalam mengelola anggaran agar potensi penghematan tetap bisa tercapai.
"Kalau kita lihat, memang ada pergeseran biaya. Dulu keluar untuk transport, makan di luar, kopi, sekarang pindah ke rumah listrik naik, internet, bahkan konsumsi harian juga meningkat," tutur Rista Zwestika, Perencana Keuangan.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, memandang fenomena ini sebagai transformasi struktural dalam masyarakat urban menuju sistem kerja digital yang fleksibel. Menurutnya, pengurangan konsumsi energi di sektor transportasi memang terjadi, namun dampaknya masih bersifat parsial.
"WFH itu berpotensi menjadi solusi jangka panjang, tetapi sifatnya kontekstual. Secara struktural, ia dapat menekan konsumsi energi dari sektor transportasi. Namun, tanpa perubahan sistemik, misalnya efisiensi rumah tangga, WFH hanya akan menjadi solusi parsial," jelas Rakhmat Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta.
