Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritik tajam rencana pemerintah membentuk badan ekspor nasional pada Senin, 19 Mei 2026. Langkah terpusat tersebut dinilai berisiko mengulang pola tata kelola ekonomi era Orde Baru yang sarat monopoli dan menguntungkan kelompok tertentu.
Kritik ini mencuat di tengah rumor bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan pembentukan badan pengendali komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan hasil tambang dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026. Skema ini mewajibkan seluruh perusahaan komoditas menjual produknya satu pintu melalui badan tersebut.
Pola monopoli perdagangan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan kebijakan pengelolaan komoditas di masa lalu.
"Ini sebenarnya mengulang BPPC cengkeh era Tommy Soeharto dulu zaman Orde Baru. Semua ekspor mau dipusatkan, dikendalikan pada trader yang dikuasai negara," kata Bhima Yudhistira selaku Ekonom CELIOS kepada Suara.com.
Pemerintah dinilai menggunakan narasi positif terkait peningkatan nilai tambah ekspor dan kemandirian energi nasional untuk melandasi kebijakan ini. Kendati demikian, Bhima mendeteksi adanya indikasi pengalihan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga bentukan pemerintah.
"Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara," ujarnya.
Efisiensi dan kapabilitas pengelolaan kelembagaan baru ini juga dipertanyakan karena belum ada kejelasan mengenai distribusi keuntungan yang diperoleh negara untuk masyarakat luas.
"Pertanyaannya, yang ngurus kompeten atau tidak? Dan apa jaminan margin yang selama ini dinikmati swasta lalu dinikmati pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Enggak ada," katanya.
Kekhawatiran para investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional diproyeksikan meningkat akibat buruknya rekam jejak tata kelola lembaga investasi negara sebelumnya.
"Danantara aja begitu, apalagi ini," ucap Bhima.
Dominasi negara yang terlalu kuat dalam sektor ini dikhawatirkan mengarahkan sistem ekonomi Indonesia ke arah kapitalisme negara yang tidak sehat bagi iklim kompetisi usaha.
"State capitalism ini bukan hal yang bagus. Persaingan usahanya jadi bermasalah," ujarnya.
Pemerintah diminta waspada agar tidak mengulangi kegagalan model lembaga terpusat masa lalu yang berujung pada krisis ekonomi.
Dilansir dari Suara.com, kepastian mengenai posisi kelembagaan baru ini, baik di bawah Danantara atau berdiri terpisah, belum diputuskan meskipun spekulasi pembentukannya telah menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir.
