Langkah intervensi Bank Indonesia dinilai efektif dalam menjaga stabilitas pasar di tengah pelemahan nilai tukar rupiah pada Jumat (15/5/2026). Namun, koordinasi lintas sektor di luar kebijakan moneter kini mendesak dilakukan untuk mengatasi tekanan struktural yang dihadapi mata uang nasional.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil Bank Indonesia (BI) sejauh ini bersifat defensif. Upaya tersebut berfungsi agar penurunan nilai rupiah berjalan teratur dan tidak menimbulkan instabilitas sistemik pada pasar keuangan, sebagaimana dilansir dari Money.
"Jadi persoalan rupiah sekarang sebenarnya bukan semata-mata kurang intervensi," katanya dikutip dari Kontan, Jumat (15/5/2026).
Menurut penjelasan Yusuf, pelaku pasar saat ini tengah mencermati tiga faktor utama, yakni arah fiskal pemerintah, konsistensi kebijakan yang memengaruhi kepastian investasi jangka panjang, serta prospek arus modal masuk jangka menengah.
"Kalau tekanan rupiah berasal dari faktor struktural seperti kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan dan persepsi risiko fiskal, maka intervensi moneter hanya bisa membeli waktu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa akar permasalahan yang menekan posisi rupiah mayoritas berada di luar domain moneter. Oleh karena itu, upaya menjaga nilai tukar harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan bank sentral.
"Yang terjadi sekarang justru BI menjadi semacam first responder untuk masalah yang akar utamanya ada di luar kebijakan moneter," katanya.
Dampak penurunan nilai mata uang ini juga memicu perhatian dari pihak parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak pemerintah untuk segera melakukan mitigasi agar efek pelemahan rupiah tidak membebani masyarakat luas melalui kenaikan harga barang pokok.
"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," jelas Misbakhun dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/5/2026).
Komisi XI DPR RI mendorong bank sentral agar bergerak lebih proaktif dalam membendung depresiasi lanjutan. Fokus utama disarankan tidak hanya pada angka kurs, melainkan pada penguatan kepercayaan pelaku usaha.
"Yang menjaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," jelasnya.
Sektor fiskal turut menjadi sorotan Misbakhun, khususnya terkait penegakan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) secara optimal. Implementasi DHE yang sukses diyakini mampu mempercepat pemulihan rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari guncangan global.
"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujarnya.
