Pakar ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang pemerintah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk pemikiran fiskal yang dangkal. Kritik tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai pengelolaan APBN yang disebut telah menggunakan mekanisme pendanaan modern pada Rabu (13/5/2026).
Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang negara tidak ditujukan untuk mendanai satu program spesifik saja. Dalam sistem tata kelola saat ini, utang merupakan bagian integral dari seluruh strategi pembiayaan negara.
"Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi," kata Ronny Sasmita, Analis Senior ISEAI.
Dilansir dari Detik Finance, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Angka ini setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Komposisi utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen. Sementara itu, porsi pinjaman tercatat senilai Rp 1.267,52 triliun atau setara dengan 12,78 persen dari total utang.
Ronny menjelaskan bahwa secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menerapkan mekanisme pooled financing dan bukan project-based debt. Oleh karena itu, menghubungkan realisasi utang dengan satu program dianggap tidak presisi secara akademik.
"Karena itu, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik. Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial," ujar Ronny Sasmita, Analis Senior ISEAI.
Menurutnya, investasi dalam gizi anak merupakan bentuk belanja negara yang produktif untuk membangun fondasi sumber daya manusia jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penurunan kapasitas kognitif akibat masalah kekurangan protein atau nutrisi kronis.
"Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," terang Ronny Sasmita, Analis Senior ISEAI.
Analis tersebut menambahkan bahwa membiarkan generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan buruk justru akan membebani PDB di masa depan dengan biaya yang lebih mahal. Program MBG juga dinilai memberikan dampak pengganda pada sektor pertanian, UMKM pangan, hingga logistik di daerah.
"Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand)," imbuh Ronny Sasmita, Analis Senior ISEAI.
Ia menyarankan agar perdebatan publik beralih pada aspek efektivitas dan pengawasan distribusi program agar tepat sasaran di lapangan. Ronny menekankan pentingnya efisiensi agar tidak terjadi kebocoran anggaran selama pelaksanaan program tersebut.
"Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien dan tidak bocor," pungkas Ronny Sasmita, Analis Senior ISEAI.
