Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara hingga pensiunan sejak Selasa (2/6) diproyeksikan oleh sejumlah ekonom hanya memberikan dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tambahan penghasilan yang disalurkan menjelang tahun ajaran baru ini diperkirakan terserap untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, pangan, dan transportasi masyarakat.
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa kontribusi anggaran bernilai puluhan triliun rupiah tersebut terhadap Produk Domestik Bruto nasional tergolong minim karena tidak bersifat permanen.
"Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi sifatnya terbatas dan tidak permanen," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (2/6).
Meskipun kontribusinya kecil pada pertumbuhan makro, Yusuf memandang momentum pencairan ini sangat krusial bagi ketahanan finansial keluarga karena bertepatan dengan masa masuk sekolah.
"Dana tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan mencegah perlambatan konsumsi yang terlalu tajam. Namun saya tidak melihatnya cukup kuat untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baru," ujarnya.
Yusuf menambahkan bahwa tantangan utama pada paruh kedua tahun ini adalah mempertahankan stabilitas konsumsi masyarakat setelah berakhirnya momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, ia melihat potensi penahanan belanja oleh sebagian rumah tangga akibat situasi ekonomi yang tidak menentu.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak keluarga mulai menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi," katanya.
Menurut analisis Yusuf, kelompok masyarakat menengah ke bawah akan menghabiskan dana tersebut untuk kebutuhan pokok dan sekolah anak, sedangkan kelompok menengah ke atas cenderung mengalokasikannya ke dalam bentuk tabungan atau investasi.
Pandangan mengenai sifat musiman stimulus ini juga didukung oleh Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang melihat perputaran uang akan terpusat pada sektor perdagangan eceran, UMKM, dan transportasi di daerah dengan basis aparatur negara yang besar.
"Dampaknya akan terasa pada perdagangan eceran, jasa pendidikan, UMKM, transportasi lokal, dan pasar daerah yang memiliki basis ASN besar," ujarnya.
Syafruddin menegaskan bahwa kelompok penerima yang terbatas membuat dana ini tidak bisa dijadikan instrumen utama penggerak perekonomian jangka panjang.
"Efeknya lebih tepat dibaca sebagai bantalan daya beli jangka pendek, bukan mesin pertumbuhan baru," katanya.
Faktor lain yang membatasi efektivitas gaji ke-13 adalah sentimen masyarakat terhadap gejolak ekonomi, seperti kenaikan harga pangan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang mendorong penundaan belanja sekunder.
"Belanja kebutuhan pokok tetap berjalan, sedangkan belanja sekunder berpotensi tertunda," ujarnya.
Syafruddin menggarisbawahi bahwa laju inflasi yang menyentuh angka 3,08 persen pada Mei 2026 menjadi indikator kuat adanya tekanan pada pengeluaran rutin masyarakat, sehingga mereka memilih meningkatkan cadangan kas daripada berbelanja besar.
"Rumah tangga akan lebih berhati-hati jika melihat harga terus naik, bunga kredit tinggi, pasar kerja tidak sepenuhnya kuat, dan industri belum ekspansif," katanya.
"Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih memilih menjaga likuiditas keluarga, mengurangi risiko utang baru, dan menunda konsumsi besar sampai harga serta pendapatan terasa lebih pasti," pungkas Syafruddin.
