Akselerasi ekonomi nasional menunjukkan performa impresif pada awal tahun ini dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan (YoY). Capaian pada kuartal I/2026 tersebut menjadi level tertinggi dalam 14 kuartal terakhir, meski terdapat beban fiskal yang meningkat signifikan.
Dikutip dari Ekonomi, lonjakan pertumbuhan ini dibarengi dengan defisit keseimbangan primer APBN yang menyentuh angka Rp95,8 triliun hingga akhir Maret 2026. Nilai tersebut telah melampaui pagu defisit yang ditetapkan untuk sepanjang tahun sebesar Rp89,7 triliun.
Defisit keseimbangan primer menandakan kondisi di mana pendapatan negara belum mampu menutupi belanja pokok pemerintah, bahkan sebelum memasukkan komponen pembayaran bunga utang. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengeluaran dibandingkan pemasukan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah memang secara sadar mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun. Strategi ini diambil agar dampak stimulasi ekonomi dapat dirasakan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
"Ini kan dipercepat belanjanya ke depan, otomatis kan defisitnya [keseimbangan primer] meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu, income [pendapat] juga naik," kata Purbaya.
Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara dilaporkan telah mencapai Rp815,0 triliun, atau mengalami kenaikan tajam sebesar 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingginya belanja ini berimbas langsung pada konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 21,81%.
Angka pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut jauh melampaui komponen PDB lainnya seperti konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), serta konsumsi lembaga non-profit (6,28%) dan impor (7,18%).
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memberikan peringatan bahwa defisit keseimbangan primer pada tiga bulan pertama adalah sinyal tekanan fiskal datang lebih cepat. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali.
"Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali," tegas Josua.
Risiko utama dari kondisi ini adalah potensi melebarnya defisit APBN 2026 ke kisaran 2,75% hingga 2,95% PDB, di atas target awal 2,68%. Hal ini diprediksi akan memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak surat berharga negara (SBN).
Josua memproyeksikan penerbitan neto SBN bisa mencapai Rp749,2 triliun, melonjak dari posisi Rp588 triliun pada tahun 2025. Pasokan obligasi yang tinggi di tengah ketidakpastian global berisiko membuat imbal hasil (yield) sulit ditekan dan membebani biaya utang.
Selain itu, kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor internasional juga menjadi taruhan. Lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody’s sebelumnya telah memberikan prospek negatif bagi Indonesia akibat ketidakpastian kebijakan fiskal yang meningkat.
Kemampuan APBN untuk berfungsi sebagai penyerap guncangan ekonomi (shock absorber) pun dikhawatirkan menyempit. Josua menyebut setiap kenaikan harga minyak 10% dapat menambah beban subsidi energi sebesar Rp97 triliun, yang akan memperparah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Strategi pengendalian defisit pada semester kedua dinilai sangat krusial oleh para pengamat. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti potensi sektor swasta yang terdorong keluar dari ruang pembiayaan akibat pemerintah terlalu dominan menerbitkan obligasi.
“Kalau terus berlanjut, sektor swasta juga bisa ikut terdorong keluar karena ruang pembiayaan makin sempit,” ungkapnya.
Yusuf menambahkan bahwa persepsi investor akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan fiskal yang terlihat terlalu longgar tanpa penyeimbang dari sisi pendapatan. Dampak dari beban bunga utang yang berat biasanya tidak terasa seketika, melainkan secara bertahap di masa mendatang.
Meskipun demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimismenya bahwa penerimaan negara akan terakselerasi pada kuartal-kuartal berikutnya. Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan belanja negara demi memastikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Purbaya.
