SELAMA setahun terakhir, Indonesia menikmati posisi yang jarang tersedia bagi negara berkembang mana pun.
Ketika AS dan China saling menaikkan tarif, rantai pasok global bergerak mencari jalan lain — dan Indonesia ada di jalur itu.
Impor Amerika Serikat dari Indonesia melonjak 24 persen sepanjang 2025, angka yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah hubungan dagang kedua negara.
Namun, momentum itu sekarang menghadapi ujian pertamanya. Summit Trump-Xi di Beijing pekan ini, bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa, ini negosiasi yang hasilnya, baik atau buruk, akan menentukan berapa lama lagi selisih tarif yang menguntungkan Indonesia masih berlaku.
Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan itu?
Peterson Institute for International Economics (PIIE) menempatkan Indonesia di antara enam negara dengan kenaikan pangsa dagang terbesar bersama AS pada 2025.
Vietnam, Thailand, Indonesia — ketiganya muncul berulang dalam diskusi tentang reshoring (pemindahan produksi ke luar China). Angka-angka itu konsisten dengan pola yang terlihat di data pelabuhan dan laporan kargo sepanjang tahun 2025 lalu.
Kuncinya ada pada selisih tarif. Barang China kena rata-rata 48 persen, sementara produk Indonesia hanya 19 persen — hampir 30 poin lebih rendah.
Selisih sebesar itu cukup besar untuk membuat manajer pembelian di Ohio atau Texas memilih Surabaya daripada Shenzhen, bahkan ketika kapasitas produksinya belum tentu lebih efisien.
Selisih ini paling terasa di sektor mesin dan elektronik. Dua kategori itu sebelumnya hampir sepenuhnya dikuasai suplai China, dan tiba-tiba ada celah yang terbuka.
Dan Indonesia, bersama Vietnam dan Thailand, masuk ke celah itu — sebagian karena memang kompetitif, sebagian lagi karena kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
Namun, ada bagian dari cerita ini yang jarang dibicarakan di ruang rapat pemerintah. Data pelacakan kargo memperlihatkan bahwa lonjakan ekspor Indonesia ke AS berjalan beriringan dengan kenaikan impor barang setengah jadi dari China.
Pola yang sama muncul di Vietnam, Malaysia, Thailand — hampir semua negara yang tengah bersorak atas kenaikan ekspor mereka ke negeri Paman Sam.
Sebagian dari ekspor Indonesia itu sebenarnya barang yang lahir di pabrik China, melintasi Selat Karimata atau Selat Malaka, lalu keluar dari pelabuhan kita dengan dokumen yang berbeda.
Ini yang disebut transshipment (perpindahan barang melalui negara ketiga), dan ini bukan fenomena kecil.
Surplus dagang China dengan dunia justru memecahkan rekor di tengah tekanan tarif — mencapai 1,1 triliun dolar AS pada 2025 — yang mengindikasikan bahwa tarif Trump tidak memotong rantai pasok China, hanya me-rerouting-nya.
Washington tampaknya sudah membaca situasi ini sebelum tinta di Busan mengering. Pada 19 Februari 2026, Prabowo dan Trump menandatangani US-Indonesia Reciprocal Trade Agreement — perjanjian yang isinya jauh melampaui angka tarif 19 persen yang banyak diberitakan.
Di dalamnya ada komitmen Indonesia untuk memperketat rules of origin (aturan asal barang), mencegah pengalihan barang dari pihak yang dikenai sanksi, dan mengembangkan kerangka kontrol ekspor yang lebih modern.
Kalau dibaca cermat, klausul-klausul itu bukan penghargaan atas kinerja dagang Indonesia. Klausul tersebut adalah pagar.
“Negara ketiga” yang disebut dalam pasal-pasal itu punya nama, dan namanya ya China. Washington tahu pola transshipment sedang berjalan, dan perjanjian Februari itu adalah cara mereka mengirim sinyal tanpa harus mengatakannya secara langsung.
Vietnam sudah lebih dulu merasakan apa artinya. Trans-shipment dari negara ketiga lewat Vietnam dikenai pungutan tambahan 40 persen, dan eksportir Vietnam langsung merasakannya.
Indonesia sedang berjalan di jalur yang sama, bedanya hanya dengan jeda beberapa bulan.
Dari sisi komposisi ekspor, posisi Indonesia juga belum sekuat yang sering diklaim. Pada 2024, sebanyak 68 persen ekspor kita ke China masih berupa produk turunan Nikel, Batu bara, bijih Tembaga, dan Sawit — tidak ada satu pun manufaktur bernilai tambah tinggi dalam sepuluh besar.
Setelah enam belas tahun ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) berlangsung, defisit dagang Indonesia dengan China justru semakin melebar. ACFTA 3.0 yang baru ditandatangani memperumit gambar ini lebih jauh.
Perjanjian baru itu mempercepat arus masuk barang manufaktur China ke pasar ASEAN — dan Indonesia adalah pasar terbesar di kawasan itu.
Kita secara bersamaan menjadi jalur ekspor barang China ke AS, dan pasar tujuan produk yang tidak lagi leluasa masuk ke Barat. Dua tekanan dari arah berlawanan, pada tubuh yang sama.
Bayangkan summit Beijing pekan ini berakhir dengan kompromi yang nyata. Truce (gencatan senjata dagang) Busan dari Oktober 2025 diperpanjang menjadi kerangka yang lebih permanen, ekspor rare earth (tanah jarang) dari China dilanjutkan, dan tarif diturunkan secara bertahap.
Apa yang terjadi pada selisih 30 poin persentase yang selama ini menjadi sumber premi Indonesia?
Selisih itu menyempit. Pesanan yang tahun lalu berpindah ke Jawa dan Sumatera berpotensi kembali ke Guangdong dan Zhejiang.
Summit ini mungkin tidak menghasilkan terobosan besar dalam satu hari — tapi arah kebijakan sudah bergeser, dan efeknya akan terasa bertahap.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Selama setahun terakhir, Indonesia memperoleh jendela yang langka — cadangan Nikel terbesar di dunia, posisi tarif yang menguntungkan, dan pemerintahan baru yang punya mandat politik cukup besar.
Respons terhadap jendela itu sejauh ini cenderung defensif.
Perjanjian dagang dengan AS yang ditandatangani Februari lalu, memuat lebih banyak kewajiban ketimbang keleluasaan.
Praktik transshipment berjalan tanpa investasi yang sepadan di sisi nilai tambah. Dan program hilirisasi, yang seharusnya menjadi jawaban struktural atas semua ini, masih lebih banyak hadir sebagai narasi daripada sebagai kapasitas produksi yang benar-benar terbangun.
Diversifikasi pasar adalah satu arah yang tersedia. ASEAN, BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, termasuk Indonesia), Timur Tengah, dan Uni Eropa semuanya punya ruang untuk menyerap sebagian tekanan kalau koridor AS-China mengalami normalisasi. Seharusnya ini sudah berjalan, jauh sebelum summit Beijing menjadi agenda.
Hilirisasi juga perlu dibicarakan lebih jujur. Mengirim Ferro-Nickel (besi-nikel mentah) ke pabrik baterai di Korea atau Jepang adalah langkah maju, tapi tetap bukanlah sebuah lompatan.
Mengirim sel baterai jadi, atau kendaraan listrik utuh — itu yang justru mengubah posisi struktural Indonesia dalam rantai pasok global secara permanen.
Tanpa lompatan itu, keuntungan dari trade diversion (pengalihan dagang akibat perubahan tarif) akan tercatat sebagai satu bab pendek — yang dibuka oleh kebijakan Washington dan ditutup juga oleh Washington.
Indonesia akan kembali ke peran yang sudah sangat familiar di panggung perdagangan global: pemasok bahan baku untuk industri orang lain.
Ada godaan besar untuk membaca rivalitas AS-China sebagai kondisi yang menguntungkan Indonesia secara permanen.
Sudut pandang itu berbahaya karena menempatkan kita dalam posisi pasif — menunggu dinamika luar untuk terus bekerja demi kepentingan kita.
Indonesia tidak berada dalam posisi untuk memilih satu sisi dari rivalitas ini, dan tidak punya kepentingan dalam keberlanjutannya.
Pertanyaan yang lebih penting sebenarnya lebih sederhana. Apakah premi yang kita terima selama setahun terakhir diinvestasikan ke dalam sesuatu yang bertahan setelah rivalitas itu mereda?
Atau kita menunggu siklus berikutnya, berharap ada dinamika global lain yang kembali menempatkan Indonesia di jalur yang menguntungkan?
Trump dan Xi akan keluar dari Temple of Heaven dengan komunike yang rapi dan daftar komitmen pembelian yang terdokumentasi.
Mereka tidak memikirkan posisi daya tawar Indonesia ketika duduk di meja perundingan itu. Dan memang bukan tugas mereka untuk itu, melainkan tugas kita.
Lonjakan 24 persen itu nyata. Namun, ia lahir dari kondisi yang tidak kita ciptakan sendiri, dan ia bisa berakhir karena kondisi yang juga tidak kita kendalikan.
Yang ada di tangan kita hanyalah satu hal: apa yang kita lakukan dengan jendela yang masih terbuka ini.
Beijing pekan ini ramai dengan kamera dan upacara penyambutan. Jakarta sepatutnya juga ramai — tapi dengan pertanyaan yang berbeda.
Premi yang sedang kita terima sudah mulai menghitung hari, dan jam pasirnya tidak menunggu kita selesai berdebat tentang topik strategis itu.
