Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen pada kuartal I-2026 di Jakarta, Senin (11/5/2026). Capaian yang melampaui ekspektasi ini sekaligus menepis isu miring terkait defisit anggaran dan menipisnya saldo APBN 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Peningkatan ini dipicu oleh faktor musiman bulan Ramadhan dan Lebaran yang mengerek permintaan rumah tangga di sektor transportasi hingga perhotelan. Selain itu, belanja pemerintah tercatat melonjak 21,81 persen secara tahunan, memberikan kontribusi signifikan sebesar 1,26 persen terhadap angka pertumbuhan tersebut.
Said menekankan bahwa kritik dari para akademisi mengenai kondisi makro ekonomi dan depresiasi rupiah tetap menjadi masukan penting bagi pemerintah. Ia menilai perhatian publik merupakan bentuk kepedulian terhadap stabilitas ekonomi nasional agar tidak terjerumus dalam sikap apatis.
"Saya menganggapnya sebagai rasa sayang dan peduli. Kami khawatir kalau sudah apatis, sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kami inginkan," ujar Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Performa fiskal juga menunjukkan resiliensi dengan pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan pajak yang menyentuh Rp 394,8 triliun menjadi penyokong utama solidnya kinerja APBN pada periode awal tahun ini.
"Belanja pemerintah yang umumnya baru berjalan cepat di kuartal II, kali ini bisa lebih cepat. Strategi ini patut kita apresiasi," tegas Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Terkait pengelolaan pajak, Said menyebut terdapat efisiensi yang menghasilkan tabungan tambahan bagi negara. Hal ini terjadi meski pemerintah menghadapi tantangan penurunan lifting minyak dan gas bumi yang memengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar. Justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," jelas Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Realisasi belanja negara hingga kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun untuk mendanai berbagai program prioritas nasional. Said tetap optimis bahwa kondisi PNBP akan membaik pada periode berikutnya seiring dengan kenaikan harga minyak bumi.
"Kabar baiknya lagi, pertumbuhan positif penerimaan pajak mampu menopang kebutuhan percepatan belanja program dan modal. Realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy)," ungkap Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Meskipun percepatan belanja meningkatkan risiko defisit hingga Rp 240,1 triliun, Said menganggap angka tersebut masih terkendali di bawah proyeksi tahunan. Pemerintah kemungkinan akan melakukan pemfokusan ulang anggaran untuk menjaga fungsi stabilisasi APBN di tengah tekanan kurs rupiah.
"Karena tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, kemungkinan pemerintah akan lebih memilih refocusing anggaran program, dengan tetap menjadikan APBN sebagai fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi," ungkap Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Mengenai isu saldo APBN yang hanya tersisa Rp 120 triliun, Said meluruskan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun 2025 sebesar Rp 420 triliun masih tetap utuh. Penempatan sebagian dana di perbankan dilakukan untuk mendapatkan imbal hasil dan hanya bisa digunakan atas izin parlemen.
"Hanya saja Rp 300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan undang-undang (UU) APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," jelas Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Memasuki kuartal II-2026, pemerintah mulai mengaktifkan mode waspada untuk meredam potensi lonjakan biaya pembiayaan. Said mendukung langkah kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
"Saya setuju safe mode yang diaktivasi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dollar, pembentukan Bond Stabilizer Fund (BSF), insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond," jelas Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Said mendorong penguatan sektor industri dan pertanian agar pertumbuhan ekonomi tidak melulu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan sektor formal sangat krusial untuk memulihkan daya beli kelas menengah dan mengurangi beban perlindungan sosial.
"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen," ucap Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
Pemerintah diharapkan segera mengimplementasikan program percepatan yang terukur pada lima sektor utama penyerap tenaga kerja. Langkah ini dianggap vital untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut.
"Tanpa dukungan konkret terhadap sektor-sektor tersebut, Indonesia akan kesulitan memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi inklusif baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal, terutama di tengah ketidakpastian tekanan eksternal global," tutur Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.
