Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Kuartal I-2026

Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026, melampaui capaian periode sebelumnya sebesar 5,39 persen. Dilansir dari Money, pertumbuhan ini menjadi level tertinggi untuk periode kuartal pertama sejak tahun 2013 lalu.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026), menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun. Sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Amalia memaparkan bahwa momentum hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Nyepi meningkatkan mobilitas warga di sektor transportasi dan perdagangan. Dukungan pemerintah melalui pemberian THR dan stabilitas suku bunga juga memperkuat daya beli masyarakat awal tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim capaian ini melampaui pertumbuhan negara G20 lainnya seperti Korea Selatan dan China. Realisasi belanja negara hingga Maret 2026 telah mencapai Rp 815 triliun untuk mendukung ketahanan domestik.

“Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42 persen, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1 persen. Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 miliar dollar AS dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55 persen secara yoy, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49 persen secara yoy juga,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menegaskan optimalisasi kebijakan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga target pertumbuhan tahunan sebesar 5,4 persen. Langkah ini mencakup penyaluran gaji ke-13 ASN senilai Rp 55 triliun serta keberlanjutan subsidi energi dalam APBN 2026.

“Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian target pertumbuhan sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi buffer gejolak ekonomi global,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Bank Indonesia turut menyoroti lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen secara tahunan. Kenaikan drastis ini dipicu oleh realisasi belanja pegawai dan implementasi program prioritas nasional.

“Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG),” tulis Bank Indonesia dalam keterangannya.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata memberikan catatan kritis terkait kualitas pertumbuhan yang masih bergantung pada stimulus fiskal. Ia menyoroti melebarnya selisih pertumbuhan impor sebesar 7,18 persen dibandingkan ekspor yang hanya 0,90 persen.

“Pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibanding ekspor yang hanya 0,90 persen secara tahunan, menunjukkan ekspansi ekonomi saat ini juga meningkatkan kebutuhan valuta asing dan memperbesar tekanan eksternal,” kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Liza menilai angka pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di masyarakat bawah. Menurutnya, validasi nyata dari pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada indikator riil yang lebih berkualitas.

“Validasi nyata dari jargon pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah,” ucap Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa ketergantungan pada dorongan fiskal sangat terlihat dari lonjakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masif dalam setahun terakhir. Meski secara statistik menciptakan perputaran uang besar, efeknya dinilai masih terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu.

“Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, angka 5,61 persen lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Di sektor investasi, Liza mencatat adanya pertumbuhan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang didukung proyek hilirisasi. Namun, ia melihat sektor pertambangan justru mengalami kontraksi akibat hambatan regulasi produksi dan kebijakan bea keluar.

“Hal ini mencerminkan ekspansi lebih dari 2,400 persen secara tahunan. Namun demikian, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas,” ujar Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Liza menekankan bahwa meski investasi besar mulai masuk melalui proyek groundbreaking, efek pengganda bagi ekonomi riil masih dalam tahap awal. Serapan tenaga kerja langsung pada proyek-proyek tersebut dinilai belum sebanding dengan nilai investasi yang tercatat.

“Hal ini menunjukkan kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,” ungkap Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Sektor ekspor juga dinilai belum mampu menopang pertumbuhan secara optimal meski harga komoditas global sedang membaik. Kondisi ini dipengaruhi oleh transisi kebijakan domestik yang masih berlangsung.

“Hal ini memperlihatkan bahwa sektor berbasis ekspor belum berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan kali ini, bahkan di kala harga komoditas sudah mulai bullish,” ucap Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengakui ketahanan ekonomi nasional, namun mengingatkan adanya dampak asimetris bagi dunia usaha. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp 17.400 per dollar AS menjadi tekanan tambahan bagi industri manufaktur.

“Ini menunjukkan secara headline growth ekonomi Indonesia masih cukup resilien, terutama ditopang oleh permintaan domestik,” tutur Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Shinta menyatakan bahwa pertumbuhan yang tercatat belum terdistribusi secara merata kepada seluruh pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional akibat ketergantungan pada bahan baku impor yang terpengaruh kurs.

“Dunia usaha menghadapi situasi asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi tetapi manfaatnya belum terdistribusi merata, sementara tekanan biaya meningkat,” kata Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Di pasar uang, analis Ibrahim Assuaibi menyebutkan faktor geopolitik di Timur Tengah ikut menekan pergerakan mata uang Garuda. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan risiko pada pasokan energi dunia dan stabilitas pasar keuangan global.

“Militer AS mengatakan telah menghancurkan enam kapal serang kecil Iran selama pertempuran di selat tersebut. Ketegangan meningkat lebih lanjut setelah serangan Iran menargetkan infrastruktur di Uni Emirat Arab, termasuk terminal minyak di pelabuhan Fujairah,” tutur Ibrahim Assuaibi, Analis mata uang.

Menanggapi fluktuasi tersebut, Bank Indonesia menyatakan nilai tukar rupiah masih bergerak selaras dengan tren mata uang negara berkembang lainnya. Erwin G. Hutapea menegaskan koordinasi kebijakan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas moneter.

“Pergerakan rupiah masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya,” ujar Erwin G. Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI.