Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen sepanjang kuartal I-2026. Laju pertumbuhan ini didorong secara signifikan oleh realisasi belanja negara yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Dilansir dari Detik Finance, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah menjadi instrumen kunci. Langkah tersebut diambil untuk menstabilkan kondisi ekonomi, terutama bagi kelas menengah dan sektor tenaga kerja.
Struktur pertumbuhan ekonomi nasional saat ini bersumber dari empat komponen utama. Unsur tersebut meliputi konsumsi masyarakat, penanaman modal atau investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan ekspor dan impor.
Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 5,52 persen. Di sisi lain, sektor investasi tumbuh 5,96 persen, sementara belanja pemerintah mencatatkan lonjakan tajam hingga mencapai angka 21,81 persen.
Sektor perdagangan internasional juga memberikan kontribusi meski dengan angka yang bervariasi. Aktivitas ekspor tercatat tumbuh tipis sebesar 0,9 persen, sedangkan volume impor meningkat 7,18 persen selama periode tiga bulan pertama tahun ini.
"Kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, kalau kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini, berusaha untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan," ujar Fithra.
Dampak Pengganda dan Kontribusi Sektor Swasta
Peningkatan belanja negara ini diyakini menciptakan efek berganda bagi sektor lainnya. Saat pemerintah memperbesar pengeluaran, hal tersebut secara otomatis ikut merangsang pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga secara luas.
Sebagai perbandingan, pada kuartal I-2025, investasi hanya tumbuh sebesar 2,12 persen dan belanja pemerintah sempat mengalami kontraksi 1,3 persen. Kondisi tersebut berbalik positif tahun ini seiring dengan dorongan fiskal yang lebih agresif.
Meski demikian, ketergantungan pada APBN memiliki batasan tertentu dalam jangka panjang. Kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 6,72 persen, jauh di bawah konsumsi rumah tangga yang mendominasi 54,36 persen.
"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan, tapi kedepannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," kata Fithra.
Langkah penguatan industrialisasi kini menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik tanpa harus bergantung pada barang luar negeri. Hal ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil dan berkelanjutan.
"Makanya pemerintah sekarang juga punya private sectors, private actors, private entities, punya Danantara sebagai investment collaborators, teman-teman KADIN, pengusaha, segala macam, ini bisa jump in di sini," ujar Fithra.
