Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I/2026 berdasarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026). Angka ini melampaui ekspektasi berbagai lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan di level 5,2 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan performa ekonomi terbaik di antara anggota G20. Ekspansi ini didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen dan lonjakan signifikan konsumsi pemerintah hingga 21,31 persen, dilansir dari Ekonomi.
"Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal I/2026 baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2 begitu," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sektor perdagangan internasional turut menyumbang tren positif melalui surplus neraca perdagangan sebesar US$3,32 miliar yang bertahan selama 71 bulan. Kondisi makroekonomi juga dilaporkan stabil dengan tingkat inflasi yang turun ke angka 2,42 persen serta cadangan devisa mencapai US$148 miliar pada Maret 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa seluruh lapangan usaha utama, mulai dari industri pengolahan hingga transportasi, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Di sisi lain, realisasi investasi meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun disertai pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 9,49 persen.
Meskipun performa ekonomi solid, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap potensi risiko global yang dapat memicu keluarnya modal asing. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyiapkan instrumen untuk menjaga stabilitas arus modal masuk ke dalam negeri.
"Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI," tandas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter kini difokuskan pada penggunaan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menyeimbangkan tekanan pada pasar modal dan Surat Berharga Negara.