Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan I 2026. Capaian ini melampaui pertumbuhan triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39 persen dan periode yang sama tahun lalu di angka 4,87 persen.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 6.187,2 triliun, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Angka pertumbuhan tersebut merupakan capaian triwulan pertama tertinggi sejak 2013, di mana saat itu ekonomi tumbuh 6,03 persen sebelum mengalami tren stagnasi.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menjelaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh strategi percepatan belanja negara di awal tahun atau frontloading. Sektor konsumsi pemerintah mencatat lonjakan tertinggi mencapai 21,81 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,96 persen.
"Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama. Data BPS hari ini mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," ujar Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Realisasi belanja negara hingga Maret 2026 menyentuh Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat, terutama belanja non-kementerian yang tumbuh 51,5 persen guna menopang daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan tunjangan.
"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," jelas Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan fiskal setelah defisit APBN tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB akibat percepatan belanja tersebut. Di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi diraih oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,14 persen.
"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6 persen PDB bukan tidak mungkin terjadi. Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya. Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," pungkas Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
