Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal I 2026 atau periode Januari hingga Maret 2026. Capaian ini menjadi level tertinggi dalam 13 tahun terakhir yang dipicu oleh kebijakan percepatan belanja negara sejak awal tahun.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Dilansir dari Money, angka pertumbuhan ini melampaui capaian kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39 persen dan kuartal I 2025 di angka 4,87 persen.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada periode ini menembus Rp 6.187,2 triliun. Secara historis, pertumbuhan kuartal pertama tahun ini mendekati rekor kuartal I 2013 yang saat itu mencapai angka 6,03 persen.
Sektor pengeluaran menunjukkan konsumsi pemerintah melonjak paling tajam hingga 21,81 persen secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap stabil dengan pertumbuhan 5,52 persen dan pembentukan modal tetap bruto meningkat 5,96 persen.
Berdasarkan sisi produksi, lapangan usaha akomodasi serta makan dan minum mencatat kenaikan tertinggi sebesar 13,14 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat selama masa Ramadhan dan Idul Fitri.
Data realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan total belanja negara menyentuh Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen. Percepatan ini berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp 240,1 triliun yang setara dengan 0,93 persen terhadap PDB.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menyampaikan apresiasi atas ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan dalam menggeser paradigma belanja. Ia menilai strategi injeksi fiskal tersebut telah tereksekusi secara efektif.
"Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama," ujar Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Yossi menjelaskan bahwa data statistik terbaru telah memberikan konfirmasi nyata terhadap efektivitas strategi belanja pemerintah pusat yang tumbuh signifikan. Sektor perlindungan sosial dan pencairan tunjangan dinilai menjadi kunci penggerak konsumsi.
"Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," lanjut Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Meskipun angka pertumbuhan menguat, terdapat catatan mengenai tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. IKK dilaporkan menurun dari level 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026.
"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret," kata Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Yossi menambahkan bahwa langkah intervensi fiskal melalui perlindungan sosial dan program makanan bergizi berhasil membentengi daya beli masyarakat di tengah pelemahan sentimen tersebut.
"Karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," imbuh Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Untuk mempertahankan momentum hingga akhir tahun 2026, GREAT Institute menyarankan adanya paket kebijakan pelengkap guna mendukung pertumbuhan di kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen.
"Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya," ujar Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Pemerintah didorong untuk mempercepat insentif di berbagai sektor investasi serta melakukan akselerasi hilirisasi guna menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global.
"Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," pungkas Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini tercatat lebih tinggi dibandingkan Singapura yang tumbuh 4,60 persen, China 5,00 persen, dan Malaysia dengan capaian 5,30 persen.
