Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang melemah ke level Rp17.425 per dolar Amerika Serikat pada Selasa (5/5/2026).
Data Refinitiv menunjukkan rupiah terdepresiasi sebesar 0,35 persen pada pukul 11.15 WIB, melanjutkan tren negatif sejak pembukaan pasar di level Rp17.380 per dolar AS. Meskipun realisasi Produk Domestik Bruto tersebut lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar 5,40 persen, mata uang garuda tetap berada di bawah tekanan sentimen global.
Pemerintah merespons kondisi ekonomi terkini dengan menyiapkan serangkaian stimulus fiskal guna menjaga momentum pertumbuhan sepanjang tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk menghadapi gejolak global yang sedang berlangsung.
"Pemerintah juga menjaga subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp 356,8 triliun. Selain itu, revitalisasi sekolah dialokasikan Rp 13,4 triliun," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah strategis lainnya mencakup pengalokasian dana sebesar Rp37,1 triliun untuk program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk bantuan perumahan swadaya dan kredit program perumahan.
"Program 3 juta rumah melalui FLPP mendapat alokasi Rp 37,1 triliun. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp 8,9 triliun dan kredit program perumahan plafon Rp 34,8 triliun," ujar Airlangga.
Selain pembangunan fisik, otoritas terkait memastikan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi 3,2 juta keluarga penerima manfaat serta pencairan gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 senilai Rp55 triliun. Upaya ini dibarengi dengan rencana implementasi program biodiesel B50 untuk menghemat devisa negara.
"Berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjadi bantalan terhadap gejolak global," jelas Airlangga.
Data ekonomi menunjukkan adanya kontraksi PDB sebesar 0,77 persen secara kuartalan, namun angka ini masih lebih baik dari proyeksi pasar yang memperkirakan kontraksi hingga 1,0 persen. Fokus pemerintah kini tertuju pada deregulasi perizinan melalui sistem Online Single Submission untuk mempercepat aktivitas dunia usaha.
