Kondisi permukiman padat dan kumuh di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berkaitan erat dengan realitas ekonomi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari pada Kamis (7/5/2026). Masalah finansial membuat upaya perbaikan lingkungan tempat tinggal menjadi prioritas sekunder bagi masyarakat setempat.
Dilansir dari Megapolitan, Camat Tambora Pangestu Aji menjelaskan bahwa fokus utama warganya saat ini hanyalah bertahan hidup. Sebanyak 40 persen penduduk di wilayah tersebut masuk dalam kategori kelompok ekonomi menengah ke bawah, bahkan sebagian belum memiliki pekerjaan tetap.
"Mereka pedagang, orangtuanya apa segala macam. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Pangestu menambahkan bahwa keterbatasan ekonomi ini memperparah status Tambora sebagai salah satu kawasan dengan jumlah RW kumuh terbanyak di Jakarta. Kondisi tersebut diperkuat dengan data lapangan mengenai profil pekerjaan warga.
"Namun memang di sini itu banyak keterbatasan ya, baik dari segi ekonomi, harap maklum aja, di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan," kata Pangestu Aji, Camat Tambora.
Kepadatan populasi yang ekstrem memaksa satu unit rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga (KK). Fenomena ini menciptakan pola hidup yang tidak biasa di tengah gang sempit yang padat bangunan permanen.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian," ungkap Pangestu Aji, Camat Tambora.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, terdapat delapan kelurahan di Tambora yang menyandang status kawasan kumuh. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.
Warga senior setempat bernama Mak Junaiyah (70) menceritakan perubahan lingkungan yang kini semakin tertutup bangunan sehingga menghalangi sinar matahari. Meski demikian, ia memilih bertahan karena alasan kenyamanan sejarah personal.
"Dulu mah enggak sepadat ini," ucap Mak Junaiyah, Warga Tambora.
Rumah Mak Junaiyah sempat mengalami kebakaran besar sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1998 dan 2016. Kendati demikian, ia mengaku tidak memahami label kumuh yang disematkan pada wilayahnya.
"Katanya kumuh apa gimana mah enggak tahu, saya enggak paham, tapi pokoknya mah saya tinggal di sini aja, berasa dibikin nyaman aja, karena dari dulu rumahnya di sini," katanya Mak Junaiyah, Warga Tambora.
Faktor tingginya harga sewa tempat tinggal di wilayah lain Jakarta menjadi alasan utama warga tidak berpindah. Rasa syukur tetap ada selama mereka masih memiliki aset rumah pribadi.
"Kalau merasa kumuh sih kita namanya keadaannya begini dari dulunya ya. Alhamdulillah gitu. Namanya rumahnya udah di sini, kalau pindah mau ke mana, mahal semua di Jakarta mah sekarang," ungkap Mak Junaiyah, Warga Tambora.
Kondisi serupa dialami Fina (46), warga RW 03 Jembatan Besi yang bermukim di gang selebar satu meter. Ia terpaksa menyalakan lampu selama 24 jam karena atap antar-rumah yang saling menempel menutup akses cahaya matahari.
"Namanya kita memang mampunya tinggal di sini kan karena dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah gitu ibaratnya. Nggak repot mengontrak ke mana-mana mahal," ujar Fina, Warga Jembatan Besi.
Fina yang bekerja sebagai penjual es harus berjalan kaki sejauh 100 meter hanya untuk mendapatkan sinar matahari guna menjemur pakaian. Ia mengakui standar kelayakan rumahnya sangat rendah.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya. Tapi dibilang layak juga nggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga nggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina, Warga Jembatan Besi.
Meski mengeluhkan kepadatan Jakarta, Fina tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di lingkungannya sekarang. Ia hanya bisa pasrah menghadapi realitas sosial di ibu kota.
"Kita pasti ngerasa kayak misalnya, ‘Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?’ gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi," kata Fina, Warga Jembatan Besi.
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), Muh Azis Muslim, menegaskan bahwa fenomena ini merupakan kegagalan perencanaan pembangunan kota jangka panjang. Ia menyoroti ketiadaan masterplan berkelanjutan yang mencakup seluruh wilayah Jakarta.
"Dari sini saja sudah nampak ya kegagalan di dalam melakukan perencanaan pembangunan kota. Ketiadaan masterplan yang mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Jakarta secara berkelanjutan," ujar Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota UI.
Azis menyarankan agar pemerintah menghindari tindakan penggusuran tanpa dialog dan lebih mengutamakan model penataan in situ atau pembenahan di lokasi asli. Hal ini krusial karena warga sudah memiliki keterikatan hidup dengan wilayah Tambora.
"Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora," kata Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota UI.
