Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun strategi untuk mengoptimalkan produksi minyak bumi di dalam negeri demi menekan laju impor.
Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi dampak depresiasi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.
Seperti diberitakan oleh Suara, mata uang rupiah berada di level Rp18.018 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026).
Pelemahan mata uang ini berisiko memperberat beban subsidi energi nasional karena pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri masih bergantung pada pasokan impor yang dibeli menggunakan dolar AS.
"Kita kan berusaha untuk meningkatkan produksi dalam negeri," kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (5/6/2026).
Peningkatan produksi minyak mentah tersebut akan difokuskan melalui pemanfaatan teknik unconventional yang melibatkan teknologi tinggi serta investasi besar.
Metode yang bakal diterapkan meliputi perekahan hidrolik atau fracking serta sistem pengeboran horizontal.
Pemerintah mengidentifikasi Wilayah Kerja (WK) Rokan sebagai area yang paling potensial untuk menerapkan metode teknologi tinggi tersebut dalam waktu dekat.
"Jadi untuk unconventional ini, yang wilayah kerja yang paling memungkinkan saat ini adalah wilayah Rokan. Jadi sudah ada kajian awal yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan untuk pengembangan unconventional ini," kata Yuliot.
Yuliot menambahkan bahwa sejumlah perusahaan telah menawarkan teknologi fracking ini dan sudah difasilitasi untuk bertemu dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"SKK Migas itu minta kalau bisa akhir Juni ini, sudah bisa diselesaikan kerangka regulasinya dan juga bisa diimplementasikan pada awal Juli. Jadi ini kita lagi berkejaran dengan waktu," katanya.
Optimalisasi kapasitas produksi domestik ini diproyeksikan mampu memotong ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar negeri secara signifikan.
Melalui kemandirian produksi tersebut, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diharapkan tidak lagi mengoreksi ketahanan anggaran subsidi energi.
"Jadi kalau ini tingkat produksi dalam negeri terjadi peningkatan, berarti kita juga akan mengurangi impor, dan juga tidak terpengaruh terhadap perubahan atau fluktuasi mata uang," kata Yuliot.
