Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan Papua sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui sektor hulu migas yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan produksi dan peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.
Strategi pemerintah saat ini mencakup optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), pemberian hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 persen, serta transformasi kompetensi sumber daya manusia di Papua. Hal ini dilakukan guna memastikan kekayaan alam Bumi Cendrawasih memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.
Dikutip dari Ekonomi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas yang aktif di Papua per Mei 2026. Wilayah-wilayah tersebut berada dalam berbagai tahapan, mulai dari fase produksi, pengembangan, hingga eksplorasi.
Sejumlah perusahaan besar terlibat dalam pengelolaan wilayah produksi, seperti BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP. Sementara itu, Genting Oil Kasuri tengah melakukan pengembangan, diikuti beberapa wilayah eksplorasi di Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Laode menekankan bahwa potensi besar ini menempatkan Papua sebagai kawasan strategis bagi masa depan migas Indonesia. Menurutnya, sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.
"Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya," kata Laode.
Pemerintah kini terus memacu angka produksi migas di Papua yang tercatat mencapai 14 mbopd untuk minyak bumi dan 2.000 mmscfd untuk gas bumi. Selain membuka lapangan baru, Ditjen Migas juga mendorong langkah teknis guna meningkatkan produktivitas lapangan yang sudah ada.
Beberapa metode teknologi yang diterapkan meliputi pengaktifan kembali sumur idle, penggunaan fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), hingga pengeboran horizontal. Kehadiran industri ini diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi langsung bagi pemerintah daerah.
Pemerintah daerah di Papua memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pengelolaan kekayaan alam melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen. Laode menyarankan agar pendapatan dari sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal.
"Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal," imbuh Laode.
Industri migas juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan. Pada proyek UCC Ubadari milik BP Tangguh, dari total 4.018 tenaga kerja, sebanyak 1.330 orang atau sekitar 33 persen merupakan putra-putri asli Papua.
Secara lebih spesifik, sebanyak 929 pekerja di proyek tersebut berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak. Untuk mendukung tren positif ini, pemerintah membuka akses pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan PEM Akamigas, Pusdiklat Migas, dan berbagai universitas.
"Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri," jelas Laode.
Optimalisasi sektor hulu migas ini diharapkan menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi. Melalui berbagai proyek strategis yang berjalan, manfaat industri energi diproyeksikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Papua.
