Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merespons isu pembentukan badan baru untuk mengatur ekspor komoditas satu pintu yang memicu kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada Selasa (19/5/2026).
Otoritas regulasi sektor energi mengaku tidak mengetahui wacana pembentukan lembaga khusus bentukan negara tersebut. Kabar burung itu sebelumnya sempat membuat panik pelaku pasar hingga menekan harga saham emiten tambang besar raksasa pada perdagangan sesi pertama.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan pihaknya sama sekali belum menerima informasi formal mengenai mekanisme kebijakan tata niaga komoditas tersebut.
"Saya enggak tahu, enggak tahu. Nah skemanya seperti apa? Saya enggak tahu," kata Tri kepada awak media di Kompleks DPR RI, Selasa (19/5/2026).
Sikap ketidaktahuan pemerintah ini muncul setelah pelaku pasar modal merespons negatif rencana kewajiban penjualan komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan mineral logam ke entitas tunggal bentukan negara sebelum diekspor langsung ke luar negeri.
Kekhawatiran terhadap potensi intervensi harga yang dapat memangkas profitabilitas emiten memicu tekanan jual masif, yang dikonfirmasi oleh pengamat pasar modal lewat riset harian di Jakarta.
"IHSG melemah akibat tekanan jual setelah beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana untuk mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara," ujar Ratna dilansir dari Antara.
Aksi lepas saham oleh investor asing dan domestik berlanjut hingga penutupan perdagangan sesi kedua. Seluruh indeks sektoral IDX-IC berakhir di zona merah, dengan sektor barang baku dan energi memimpin kemerosotan.
"Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran investor bahwa akan ada potensi pengendalian harga jual yang dapat berdampak pada penurunan marjin laba perusahaan," tambah Ratna.
Di tengah tekanan eksternal dari sentimen komoditas, bursa saham Indonesia mencatat nilai transaksi Rp25,80 triliun dengan 612 saham melemah. Pada saat yang sama, pelaku pasar juga sedang mengantisipasi pengumuman BI Rate dan pidato perdana fiskal Presiden RI Prabowo Subianto di DPR RI.
