Skema baru untuk mengimpor 150 juta barel minyak dari Rusia tengah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan pengadaan komoditas energi tersebut bakal dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, seperti dilansir dari Detik Finance pada Senin (25/5/2026).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa beleid ini mengatur skema impor yang dapat dieksekusi langsung oleh PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait. Selain Pertamina, kegiatan impor tersebut juga dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU).
"Jadi, untuk mekanismenya ini kita sudah ada Perpres 26 Tahun 2026, di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN, dalam hal ini Pertamina, dan juga bisa dilakukan oleh BLU. Itu ada Perpres yang terbaru yang mengatur mekanisme itu," ungkap Yuliot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Aturan anyar ini dirancang tidak hanya spesifik untuk Rusia, melainkan berlaku pula bagi impor minyak dari wilayah lain seperti Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Serikat (AS). Regulasi tersebut turut memuat ketentuan komprehensif mengenai kualitas sampai fluktuasi harga minyak dari berbagai negara produsen.
"Jadi, kan bisa terjadi perbedaan. Jadi, yang pertama dari sisi kualitas minyaknya, kemudian waktu pengiriman, lokasi, dan juga harga itu kan juga fluktuatif. Jadi pada saat ini yang menjadi permasalahan umum di belakang hari, itu juga diatur dalam Perpres," jelas Yuliot.
Sebelumnya, mekanisme pengadaan ini sempat mengalami penyesuaian agar tidak membebani korporasi secara langsung. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menerangkan bahwa skema impor minyak Rusia sengaja tidak dilakukan langsung oleh PT Pertamina (Persero) demi melindungi korporasi.
Langkah kehati-hatian tersebut sengaja diambil oleh pemerintah karena berkaitan erat dengan struktur pendanaan global bond yang saat ini dimiliki oleh perusahaan minyak pelat merah tersebut.
"Khusus untuk produk Rusia, kita ketahui bahwa Pertamina akan dalam berbisnis menggunakan global bond. Global bond itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya skemanya sedang diproses," ujar Laode Sulaeman di IPA CONVEX 2026.
