Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah mengevaluasi ekspansi smelter nikel yang dinilai terlalu agresif akibat gangguan pasokan sulfur dan keterbatasan kuota bijih nikel. Peringatan tersebut disampaikan pada Kamis (7/5/2026) menyusul risiko ketahanan cadangan mineral nasional.
Krisis pasokan sulfur menjadi hambatan utama bagi smelter berbasis hidrometalurgi atau High Pressure Acid Leaching (HPAL). Masalah ini diperparah oleh pembatasan kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang membuat operasional fasilitas pengolahan tidak maksimal, seperti yang dialami PT Weda Bay Nickel.
Dilansir dari Ekonomi, realisasi RKAB PT Weda Bay Nickel untuk tahun 2026 hanya disetujui sebesar 12 juta ton. Angka tersebut jauh dari usulan awal perusahaan sebanyak 42 juta ton atau hanya mencakup sekitar 28,5 persen dari total rencana produksi.
Ketua Dewan Pengawas Perhapi, Rizal Kasli menyebutkan bahwa masifnya pemberian izin pembangunan fasilitas pemurnian melalui Kementerian Perindustrian menjadi pemicu utama kondisi ini. Data tahun 2025 menunjukkan terdapat 61 unit smelter pirometalurgi (RKEF) dan 12 unit smelter HPAL yang sudah beroperasi.
Beban pasokan diprediksi semakin berat mengingat ada 50 proyek RKEF dan 23 proyek HPAL tambahan yang tengah dalam tahap konstruksi. Jika seluruh fasilitas tersebut beroperasi penuh, kebutuhan bijih nikel tahunan diperkirakan mencapai 450 juta hingga 500 juta ton.
"Cadangan nikel yang ada diperkirakan hanya cukup untuk umur tambang sekitar 11 sampai 15 tahun," katanya saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (7/5/2026).
Rizal menekankan pentingnya aspek ketahanan sumber daya dalam setiap pemberian izin investasi baru. Ia mendorong pemerintah untuk tidak sekadar mengejar nilai investasi, melainkan memprioritaskan transfer teknologi dan pengembangan industri hilir produk akhir.
Terkait ketergantungan bahan baku penolong, ketergantungan pada sulfur asal Timur Tengah dinilai sangat berisiko di tengah ketegangan geopolitik global. Diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah mendesak agar rantai pasok industri dalam negeri tetap stabil.
"Terganggunya supply chain akibat konflik AS-Israel versus Iran ini belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir," katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, optimalisasi cadangan gas domestik disarankan untuk menghasilkan sulfur sebagai produk sampingan. Hal ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan mineral secara mandiri tanpa bergantung pada impor.
"Pemerintah harus mulai berpikir mengembangkan potensi gas dalam negeri sehingga sulfur sebagai by product bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengolahan dan pemurnian mineral, baik nikel, bauksit, maupun komoditas lainnya," ujar Rizal.
