Pemerintah mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara setiap Jumat sejak 1 April 2026 untuk menekan konsumsi energi. Kebijakan ini diprediksi mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp 6,2 triliun, meski pelaksanaannya di sektor swasta masih bersifat imbauan melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Dilansir dari Money, penegasan mengenai signifikansi penghematan energi belum dapat ditarik secara instan.
"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata Budi Frensidy, Ekonom Universitas Indonesia.
Budi menekankan bahwa situasi saat ini masih berada dalam tahap potensi penghematan. Ia menyarankan agar durasi penerapan kebijakan diperpanjang guna mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait produktivitas dan operasional kantor.
"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap Budi Frensidy, Ekonom Universitas Indonesia.
Optimalisasi penghematan anggaran negara dinilai memerlukan langkah pendukung lainnya selain membatasi pergerakan fisik pegawai. Budi menyoroti perlunya pengurangan biaya operasional gedung dan fasilitas dinas secara nyata.
"Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkap Budi Frensidy, Ekonom Universitas Indonesia.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menguraikan bahwa prioritas utama kebijakan ini adalah pemangkasan penggunaan BBM dan biaya operasional. Penurunan konsumsi energi di lingkungan kerja dipandang sebagai dampak yang paling cepat dirasakan oleh negara.
"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin juga menyoroti aspek lingkungan sebagai manfaat jangka panjang. Namun, fokus pemerintah saat ini lebih condong pada stabilitas fiskal di tengah kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
"Dalam situasi harga minyak melonjak dan subsidi energi tertekan, manfaat fiskal dan energi jauh lebih menentukan dibanding manfaat lingkungan yang efeknya muncul lebih bertahap," imbuh Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Data APBN 2026 menunjukkan anggaran subsidi energi diproyeksikan mencapai Rp 381,3 triliun. Meskipun penggunaan listrik rumah tangga meningkat saat WFH, besaran biayanya dianggap tidak melampaui penghematan dari sektor transportasi.
"Tetapi nilainya biasanya jauh lebih kecil dibanding bensin atau solar yang terbakar setiap hari dalam perjalanan komuter massal," ungkap Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Kendati demikian, muncul peringatan mengenai adanya biaya tersembunyi yang ditanggung oleh individu pekerja. Syafruddin mengingatkan bahwa negara dan perusahaan mengalami efisiensi, namun beban rutin berpindah ke rumah tangga.
"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucap Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Ia menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan skema kerja ini. Penyesuaian kebijakan harus tetap mengakui adanya beban tambahan di tingkat rumah tangga.
"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak melihat potensi penghematan besar pada sektor pendidikan. Ia mencontohkan penggunaan ruang belajar di perguruan tinggi yang membutuhkan biaya operasional tinggi.
"Untuk perkantoran biasa, mungkin tidak terlalu besar, akan tetapi untuk tempat seperti ruangan-ruangan belajar di perguruan tinggi, relatif besar," kata Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.
Payaman menambahkan bahwa manfaat WFH paling terasa pada pengurangan pemborosan waktu akibat kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini juga berdampak positif pada penurunan tingkat polusi udara.
"WFH akan nengurangi pemborosan itu. Polusi udara juga akan berkurang," ungkap Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.
Hingga saat ini, implementasi WFH dinilai masih terbatas pada instansi tertentu saja. Skema belajar daring yang masih bertahan di beberapa kampus juga menjadi faktor pengaruh, meski dampak keseluruhannya belum masif.
"Jadi secara keseluruhan, dampaknya masih kecil," tutup Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.
