Pemerintah mulai mengevaluasi kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah berjalan selama satu bulan untuk meninjau efektivitas efisiensi anggaran negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pada Senin (4/5/2026) bahwa keberlanjutan aturan setiap Jumat ini sangat bergantung pada dinamika harga minyak dunia.
Dilansir dari Money, kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai Rp 6,2 triliun. Namun, angka tersebut dipandang sebagai proyeksi makro yang belum sepenuhnya mencerminkan realisasi penghematan fiskal di dalam APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan untuk mengembalikan jam kerja ke kondisi normal akan melihat situasi ekonomi global ke depan. Langkah penghematan tetap menjadi opsi utama jika tekanan harga minyak masih terus berlanjut.
"Kalau kondisi membaik, ya kita kembali normal. Tapi kalau masih tinggi, kita lihat apakah perlu tetap hemat," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pihak kementerian menilai bahwa dampak dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional sejauh ini masih berada pada level netral hingga positif. Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan perbaikan untuk faktor lain yang dinilai menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi memberikan catatan kritis bahwa penghematan tersebut lebih disebabkan oleh penurunan mobilitas pegawai daripada efisiensi operasional kantor. Ia menyoroti biaya utilitas yang kini justru berpindah ke beban pribadi para pegawai.
"Angka itu masih bersifat ‘could save’, jadi belum benar-benar terjadi di APBN," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin menambahkan bahwa klaim efisiensi ini menjadi parsial karena pemerintah belum menghitung lonjakan biaya listrik dan internet di rumah tangga ASN. Menurutnya, penghematan besar di anggaran negara tidak secara otomatis mencerminkan penghematan total dalam skala ekonomi.
"Penghematan terlihat besar di anggaran, tapi belum tentu secara total ekonomi," kata Syafruddin Karimi.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada pemantauan target kinerja para pegawai di lapangan. Jika pelayanan publik terganggu, kerugian ekonomi yang muncul bisa melampaui angka penghematan energi.
"WFH akan efektif kalau berbasis target kinerja, bukan sekadar memindahkan lokasi kerja," kata Syafruddin Karimi.
Analisis serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman. Rizal menilai potensi efisiensi sebesar Rp 6,2 triliun tersebut terlalu optimistis karena belanja rutin pemerintah seperti gaji dan tunjangan tetap berjalan penuh.
"Angka Rp 6,2 triliun lebih tepat disebut potensi efisiensi makro daripada penghematan fiskal riil APBN. Sebab sebagian besar biaya birokrasi seperti gaji, tunjangan, sewa gedung, dan utilitas dasar tetap berjalan meskipun ASN WFH satu hari per minggu. Jadi dampaknya terhadap penurunan belanja negara langsung relatif terbatas," ungkap M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.
Rizal berpendapat bahwa kebijakan ini hanyalah solusi darurat jangka pendek di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan harga minyak. Transformasi energi yang sesungguhnya memerlukan langkah permanen seperti penguatan transportasi publik dan elektrifikasi kendaraan.
"Transisi energi membutuhkan reformasi permanen seperti transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, dan efisiensi gedung," ujar M Rizal Taufikurahman.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah adanya potensi pergeseran subsidi dari sektor transportasi ke subsidi listrik rumah tangga. Jika ASN menggunakan listrik bersubsidi saat bekerja dari rumah, maka manfaat penghematan energi nasional menjadi tidak signifikan.
"Jika ASN menggunakan listrik rumah tangga bersubsidi saat WFH, ada potensi sebagian penghematan energi pemerintah justru bergeser menjadi tambahan subsidi listrik rumah tangga. Artinya, penghematan energi nasional belum tentu sebesar yang diklaim," tegas M Rizal Taufikurahman.
Di tingkat pelaksana, Mutia, seorang ASN di Arsip Negara, merasakan manfaat pengurangan biaya transportasi meski tagihan listriknya meningkat sekitar Rp 100.000. Ia merasa tetap bisa melakukan penghematan biaya bensin mingguan secara rutin.
"Biasanya isi bensin tiga hari sekali Rp 25.000, sekarang jadi lebih hemat," ujar Mutia, Pegawai Arsip Negara.
Sementara itu, Yasmine yang bekerja di kementerian sektor kelautan justru mencatat kenaikan pada pos pengeluaran konsumsi. Meskipun demikian, ia merasa produktivitasnya terbantu karena tidak perlu terjebak kemacetan lalu lintas menuju kantor.
"Biaya listrik naik sedikit, tapi yang terasa justru konsumsi," kata Yasmine, ASN kementerian sektor kelautan.
