Ancaman krisis harga pangan berskala besar mengintai dunia dalam enam hingga 12 bulan ke depan akibat ketegangan di Selat Hormuz. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), dikutip dari Money, memperingatkan bahwa jendela waktu untuk mencegah bencana ini semakin menyempit.
Kondisi kritis tersebut dipicu oleh tersendatnya distribusi energi dan pupuk dari kawasan Teluk yang terus berlanjut. FAO menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah dan petani saat ini menjadi penentu masa depan ketersediaan pangan dunia.
Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan maritim yang sangat vital bagi pasar energi internasional sekaligus pilar penting rantai pasok agrikultur global. Kawasan ini menjadi pintu keluar utama bagi ekspor minyak, gas alam cair (LNG), serta pupuk berbasis gas alam.
Distribusi pupuk dunia dilaporkan mengalami kemacetan parah karena hampir separuh perdagangan urea global dikirim melalui Selat Hormuz. Konflik yang memanas sejak awal 2026 telah menyebabkan harga urea melonjak hingga 50 persen.Tekanan semakin berat lantaran sejumlah pabrik pupuk di kawasan Teluk terpaksa memangkas volume produksi mereka. Langkah tersebut diambil menyusul adanya hambatan pasokan gas alam yang menjadi bahan baku utama pembuatan pupuk nitrogen.
FAO menegaskan bahwa situasi ini telah berkembang menjadi guncangan sistemik pada sektor pangan dan pertanian global. Sekitar 20 persen hingga 45 persen perdagangan input agrifood utama dunia sangat bergantung pada jalur laut tersebut.
"Ini adalah krisis input, dan kita tidak ingin menjadikannya bencana," kata David Laborde, Kepala Divisi Ekonomi Agrifood FAO, dikutip dari Al Jazeera.
David Laborde menambahkan bahwa perbedaan antara krisis sementara dan bencana pangan global akan sangat bergantung pada langkah mitigasi yang dilakukan sekarang.
Dampak nyata dari tersendatnya pasokan pupuk ini diprediksi baru akan terasa kuat saat musim tanam dan panen berikutnya berjalan. Petani di berbagai negara terancam mengurangi pemakaian pupuk akibat kelangkaan barang dan harga yang tidak terjangkau.
Kondisi tersebut berisiko menurunkan total produksi pangan global secara signifikan dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. FAO menyebutkan keputusan pembelian input pertanian saat ini akan menentukan stabilitas pangan hingga 2027.
"Waktu terus berjalan," kata Maximo Torero.
Kepala Ekonom FAO Maximo Torero menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan memastikan kapal-kapal kembali bergerak melalui Selat Hormuz.
Kerentanan Pasokan Pupuk Global Tanpa Cadangan Strategis
Berbeda dengan sektor minyak bumi yang memiliki cadangan strategis di banyak negara, industri pupuk tidak mempunyai sistem cadangan global yang terkoordinasi. Hal ini membuat pemulihan pasokan pupuk jauh lebih rumit dan memakan waktu lama.
Kawasan Teluk sendiri memegang peranan krusial dengan memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan amonia dunia. Hambatan pada sektor ini diperparah oleh melonjaknya ongkos logistik internasional akibat pengalihan rute pelayaran demi menghindari area konflik.
Laporan MarketWatch menunjukkan indeks tarif kontainer global telah meroket hampir 35 persen sejak perang pecah. Kenaikan biaya pengiriman ini dipastikan akan dibebankan langsung pada harga barang konsumsi termasuk komoditas pangan.
Negara berkembang dan miskin dinilai menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak buruk dari krisis multidimensi ini. Petani kecil di wilayah berpendapatan rendah dipastikan kesulitan menjangkau harga pupuk yang melambung tinggi.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, dilansir dari The Guardian, juga menyampaikan kekhawatiran serupa mengenai risiko kelaparan global akibat macetnya jalur logistik pupuk tersebut. Hubungan erat antara sektor energi, pupuk, dan pangan menciptakan efek domino yang sulit diputus.
FAO mendesak seluruh pemerintahan untuk segera memperkuat kapasitas penyerapan terhadap guncangan ekonomi ini melalui intervensi strategis nasional.
"Sudah saatnya untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas penyerapan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini, sehingga kita mulai meminimalkan dampak potensialnya," kata Maximo Torero.
Menurut Maximo Torero, penguatan ketahanan tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan internasional, pihak swasta, hingga badan-badan PBB.
