Filipina Bakal Gabung Jaringan Listrik Trans Borneo Power Grid

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi rencana integrasi transmisi listrik Filipina ke dalam jaringan Trans Borneo Power Grid guna meningkatkan efisiensi distribusi energi di Asia Tenggara pada Selasa (12/5/2026). Rencana ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat pasokan listrik regional, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini jaringan antara Malaysia dan Indonesia sudah terbangun. Integrasi dengan Filipina menjadi langkah lanjutan untuk memperluas konektivitas tersebut.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama impor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kalimantan. Bahlil menilai pola kerja sama ini memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara.

“Itu bagus. Harganya cengli [masuk akal],” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Suroso Isnandar memandang penggabungan Filipina ke sistem Borneo adalah rencana jangka panjang yang realistis. Namun, terdapat tantangan teknis berupa kebutuhan kabel bawah laut tegangan tinggi yang menghubungkan Sabah menuju wilayah Palawan atau Mindanao.

“MKI melihat rencana integrasi Filipina ke jaringan Trans Borneo Power Grid sebagai langkah strategis dan merupakan rencana jangka menengah-panjang yang perlu pendetailan,” kata Suroso Isnandar, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Suroso mengingatkan pentingnya manfaat ekonomi yang harus dirasakan oleh Indonesia. Ia menekankan agar proyek ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai perantara atau konsumen semata.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli listrik atau jalur transit,” kata Suroso Isnandar, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Selain masalah teknis, regulasi lintas negara terkait perjanjian jual beli listrik, pajak, dan standar operasi sistem juga harus segera disiapkan. Penguatan transmisi domestik dinilai krusial untuk mendukung stabilitas distribusi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menegaskan bahwa potensi sumber daya energi Indonesia yang melimpah harus dimanfaatkan untuk mendominasi pasar kawasan.

“Potensi Indonesia justru menjadi pusat pasokan listrik kawasan karena memiliki sumber energi besar dan macam-macam. Kalau dengan potensi yang sangat besar ini kita jadi pasar, ini sungguh terlalu,” ujar Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep).

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyoroti sisi keekonomian proyek. Menurutnya, kepastian adanya pembeli dan biaya yang kompetitif menjadi penentu keberhasilan interkoneksi ini.

“Jadi sejak awal harus ditetapkan transfer listriknya berapa besar. Perlu ada yang membeli. Kalau enggak ada yang membeli ya susah,” kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR).

Fabby menambahkan bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi eksportir saat biaya produksi domestik lebih bersaing. Ia juga menanyakan kepastian rencana pembangunan jaringan transmisi untuk ekspor listrik ke Singapura yang diatur dalam regulasi terbaru.

“Harusnya yang membangun adalah PLN kalau menurut Peraturan Menteri ESDM No 40/2025. Yang jadi pertanyaan adalah apakah PLN sudah memasukkannya ke dalam rencana?” kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR).

Pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional pada periode 2025 hingga 2034 diprediksi membutuhkan investasi jumbo senilai Rp2.967,4 triliun. Pembangunan pembangkit listrik oleh pihak swasta (IPP) menjadi porsi investasi terbesar dalam sepuluh tahun ke depan.

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa bauran energi Indonesia saat ini masih didominasi oleh batu bara sebesar 35,6 persen. Sementara itu, porsi energi surya, angin, dan EBT lainnya tercatat baru menyumbang sekitar 8,0 persen.