Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih berhadapan dengan berbagai hambatan struktural yang krusial. Masalah tersebut mencakup keterbatasan modal, beban biaya hidup, inkonsistensi pendapatan, hingga manajemen keuangan domestik dan usaha, dikutip dari Money.
Situasi ini menegaskan bahwa akselerasi ekonomi masyarakat bawah memerlukan sokongan penetrasi finansial yang kuat. Ekosistem yang andal sangat dibutuhkan guna mengokohkan kondisi kesehatan finansial para pelaku usaha.
Berdasarkan riset Center of Economic and Law Studies (Celios), hambatan terbesar yang menghalangi laju pelaku usaha di Indonesia bertumpu pada aspek permodalan. Sebagian besar dari mereka masih menemui jalan buntu dalam mengatasi persoalan modal.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, memaparkan bahwa pembiayaan menjadi instrumen vital bagi keberlanjutan bisnis. Namun, pemenuhan kebutuhan modal ini belum berjalan dengan mulus di lapangan.
“Bagi banyak UMKM, termasuk perempuan di akar rumput, akses terhadap permodalan masih menjadi tantangan utama. Fintech, termasuk P2P lending, dapat menjembatani kebutuhan ini dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Namun, pembiayaan digital perlu diarahkan untuk kegiatan produktif dan didukung tata kelola yang baik agar dapat membantu UMKM memperluas pasar serta menjaga keberlanjutan usahanya,” kata Nailul Huda.
Tekanan ini terasa kian berat bagi pengusaha perempuan yang mengemban beban ganda. Mereka dituntut untuk memimpin laju bisnis sekaligus mengarsiteki alokasi dana rumah tangga.
Data International Finance Corporation (IFC) menunjukkan pelaku UMKM perempuan menguasai sepertiga dari total usaha di negara berkembang. Kendati demikian, kelompok ini masih terjebak dalam jurang defisit pembiayaan yang mencapai 1,9 triliun dollar AS.
Associate Professor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina, menekankan bahwa skema penguatan posisi perempuan harus menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Upaya ini tidak boleh terbatas pada penyaluran modal semata.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya tentang memberikan akses permodalan, tetapi juga memastikan perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta dapat mengakses produk keuangan digital dengan baik," ujar Poppy Ismalina.
Poppy Ismalina menambahkan, intervensi finansial yang presisi akan memicu rasa percaya diri kaum perempuan. Mereka bakal lebih cakap mengontrol kebutuhan domestik, menjaga kesehatan dana, dan menjamin kelangsungan bisnis.
Merujuk pada parameter United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA), kondisi kesehatan keuangan mencerminkan ketangguhan individu atau keluarga. Hal ini diukur dari kapasitas memenuhi kebutuhan harian, mengelola utang, memitigasi risiko, dan optimisme masa depan.
Pada skala ekonomi bawah, kesehatan keuangan bertumpu pada kelancaran arus kas, kesiapan menghadapi biaya darurat, serta ketepatan menyusun target bisnis. Indikator ini menjamin inklusi keuangan memberikan efek instan dan konkret bagi masyarakat.
Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengutarakan bahwa parameter kesuksesan pembiayaan inklusif telah bergeser. Fokus utama kini bukan lagi sebatas jumlah orang yang berhasil menjangkau produk keuangan.
“Membangun kesehatan finansial membutuhkan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang terintegrated dan berkelanjutan,” kata Aria Widyanto.
Amartha yang telah beroperasi selama lebih dari 16 tahun konsisten mengawal penguatan ekonomi masyarakat bawah lewat pembiayaan produktif. Langkah ini diperkuat dengan pendampingan langsung di lapangan serta pemanfaatan teknologi digital.
Berdasarkan Amartha Sustainability Report 2025, intervensi ini memicu dampak positif yang signifikan bagi para peminjam modal. Sebanyak 96 persen peminjam sukses menguasai keterampilan baru, dan 94 persen di antaranya mencatatkan kenaikan pendapatan.
Laporan tersebut juga mencatat 91 persen mitra mampu memisahkan pembukuan dana usaha dari keuangan rumah tangga. Selain itu, 82 persen peminjam telah mendisiplinkan diri untuk mencatat setiap pemasukan serta pengeluaran operasional mereka.
Teknologi juga diadopsi dengan baik, di mana 88 persen peminjam kini mampu mengoperasikan smartphone secara lebih efisien. Dampak perluasan usaha pun terlihat nyata dengan adanya lebih dari 90.000 peminjam yang berhasil mempekerjakan karyawan pertama mereka.
Guna memperluas dampak ini, langkah strategis diwujudkan melalui perhelatan The 2026 Asia Grassroots Forum yang mengusung tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health”. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan masa depan ekonomi.
“Amartha mengajak mitra lintas sektor untuk berkontribusi mewujudkan solusi kesehatan finansial yang relevan dan dapat diterapkan secara luas. Di The 2026 Asia Grassroots Forum tahun ini, kami ingin memastikan layanan keuangan digital tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kesehatan finansial masyarakat akar rumput agar dapat tumbuh lebih berdaya dan berkelanjutan,” tutur Aria Widyanto.
Bagi lembaga pembiayaan ini, penetrasi pasar harus memicu dampak sosial yang lebih mendalam. Sistem digital wajib menopang ketahanan ekonomi jangka panjang pelaku usaha mikro dalam memitigasi risiko finansial.
Kontribusi UMKM dalam konstelasi ekonomi makro terhitung sangat masif. Di panggung global, sektor ini mendominasi lebih dari 90 persen entitas bisnis, menyediakan 70 persen lapangan kerja, serta menyumbang 50 persen terhadap PDB.
Secara domestik, peran sektor ini tidak kalah vital bagi ketahanan ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 65,5 juta unit UMKM telah menyokong lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap hingga 97 persen angkatan kerja.
Pertemuan strategis dalam The 2026 Asia Grassroots Forum dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 Juni. Kegiatan berskala regional ini akan diselenggarakan di Shangri-La Jakarta.
