PT Freeport Indonesia (PTFI) membukukan total kontribusi kepada pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp75 triliun sepanjang tahun fiskal 2025. Dilansir dari Suara, jumlah jumbo tersebut mencakup pembayaran pajak, dividen, serta bagi hasil keuntungan bersih yang disetorkan pada Jumat, 8 Mei 2026.
Realisasi kontribusi ini meliputi setoran tambahan berupa bagian keuntungan bersih perusahaan senilai Rp4,8 triliun yang telah dilunasi pada 8 April 2026. Dari total Rp75 triliun tersebut, sebesar Rp16,9 triliun dialokasikan sebagai dividen kepada MIND ID selaku representasi pemegang saham pemerintah.
Pemerintah daerah menerima kucuran dana total Rp13,48 triliun, yang terbagi atas pembayaran reguler sepanjang 2025 sebesar Rp10,6 triliun dan Rp2,88 triliun dari pembagian laba bersih. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial tersebut.
"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Tony Wenas, Presiden Direktur PTFI.
Dalam rincian pembagian keuntungan bersih tambahan senilai Rp4,8 triliun, pemerintah pusat mendapatkan jatah Rp1,92 triliun atau setara 4 persen. Sementara itu, Provinsi Papua Tengah memperoleh bagian 1,5 persen atau senilai Rp720,5 miliar untuk pembangunan wilayah.
Kabupaten Mimika sebagai lokasi utama operasional tambang mendapatkan alokasi terbesar di tingkat daerah yaitu Rp1,2 triliun. Adapun tujuh kabupaten lain di Papua Tengah, yakni Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing menerima Rp137,2 miliar dengan total akumulasi Rp960,4 miliar.
Pihak manajemen memproyeksikan angka kontribusi ini dapat terus meningkat pada periode mendatang apabila harga komoditas mineral di pasar global tetap stabil. Tony Wenas juga memberikan perkembangan terkini mengenai operasional tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) yang sedang dipulihkan.
"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Tony Wenas, Presiden Direktur PTFI.
Saat ini tingkat produksi di tambang bawah tanah tersebut berada pada kisaran 40 hingga 50 persen. Manajemen PTFI menargetkan kapasitas produksi akan kembali mencapai level maksimal pada awal tahun 2028 mendatang guna mengoptimalkan pendapatan negara.
Di sisi lain, perusahaan melaporkan realisasi investasi sosial sebesar Rp2 triliun yang telah disalurkan sepanjang tahun 2025. PTFI berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini dengan target alokasi tahunan mencapai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun hingga berakhirnya masa konsesi pada 2041.
